FAKTA Minta Anies Copot Kadis Diskominfotik DKI Jakarta

Nasional414 Dilihat

Foto : Forum Aktivis Tanah Air (FAKTA) saat Menyampaikan Orasi

TIMURPOST.com, JAKARTA — Forum Aktivis Tanah Air (FAKTA) lakukan aksi demonstrasi menyoal penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta pada Kamis, (4/11/2021).

Negara indonesai merupakan negara demokrasi konsitusional yang mana segalah regulasi serta kebijakan diatur dalam undang-undang, tentunya semua orang harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang itu sendiri sehingga azas equality before the law itu dapat terealisasi dalam konteks berbangsa dan bernegara sesuai dalam perintah konsitusi. Teriak salahsatu Demonstran saat menyampaikan orasi

Terpisah, Korlap aksi Sadam Rumaday melalui via WhatsApp membeberkan, “Indonesia hari ini darurat korupsi yang sudah stadium akhir, artinya kita diperhadapkan dengan ancaman korupsi yang bagitu sistmatis dan terstruktur, Kasus dugaan penyalagunaan anggaran negara baik di pusat maupun daerah perlu dikawal sehingga tercipta good governance dan Clean Governance”.

Lanjut Korlap, “Dugaan kuat penyalagunaan anggaran pemerintah DKI melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) itu gamblang disampaikan oleh fraksi gerindra DPRD DKI pada rapat paripurna 2 agustus 2021 menurutanya penempatan wifi dan pos anggaran tidak sesuai dan tak logis”.

“Oleh karena itu kami yang tergabung dalam Forum Aktivis Tanah Air mendesak BPK, KPK dan lembaga-lembag terkait untuk mengawal anggaran tersebut karena nominal nya sangat fantastis, anggaran sebesar Rp.15,46 Miliar, kami menilai  kepala dinas Diskominfotik mencoba bermain dirana politik anggaran yang nantinya akan merusak citra baik Anies Baswedan dimata masyarakat DKI khususnya”. Tegasnya

Forum Aktivis Tanah Air menilai ada temuan BPK DKI pada 2020 terkait kegiatan penataan, pengembangan dan pengelolan metropolitan area network memboroksan keuangan daerah. Dalam APBD DKI 2021 tercatat anngaran kegiatan ini mencepai 244,3 Miliar artinya bahwa anggaran ini terlalu besar untuk penyewaan Wifi perbulan per titik Sebesar Rp. 6,2 juta

“Jika dugan ini kemudian dibenerkan BPK maka kami akan melakukan Aksi demonstrasi sebagai bentuk dorangan terhadap KPK dan Gubernur DKI untuk periksa dinas terkait dalam hal ini Kadis Diskominfotik DKI Jakarta, (Ibu Atika Nur Rahmania)”, tutupnya.

Untuk diketahui berikut beberapa tuntutan dari FAKTA sebagai berikut :

  1. Mendesak KPK Mendalami Indikasi Kerugian Negara Pada Anggaran Diskomonfotik Senilai 15,46 Miliar
  2. Mendesak KPK Periksa Kadis Diskominfotik DKI Atas Dukungan Tersebut
  3. Mendesak Gubernur DKI Jakarta Untuk Mengevaluasi Jajarannya Agar Berhati-Hati Dalam Mengelolah Uang Negara

#tp/Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *