Kerjasama Segitiga Emas: Siapa Pemilik Emas ?

Opini389 Dilihat

Foto : Muamil Sun’an

Oleh : Muammil Sun’an

(Akademisi FEB Unkhair Ternate)

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan. Kerjasama antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerjasama antar daerah baru dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan. Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerjasama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerjasama antar daerah yang bertetangga. Dalam pasal 195 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.” Bahkan pasal 196 (2) lebih tegas lagi berisi “perintah” untuk membuat kerjasama antar daerah, dengan menyatakan: “Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.”

Dalam kaitan dengan kerjasama tersebut terdapat tiga isu strategis yang harus diidentifikasikan untuk kemudian dipelajari dan dibenahi, yaitu (1) membenahiperan dan kemampuan daerah dalam menyelenggarakan fungsi kerjasama antar daerah atau “local government cooperation”, (2) menentukan bidang-bidang yang dapat atau patut dikerjasamakan, dan (3) memilih model-model kerjasama yang sesuai dengan hakekat bidang-bidang tersebut. Isu-isu ini dianggap strategis karena posisinya sangat menentukan keberhasilan kerjasama antar pemerintah daerah di masa mendatang. Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kebijakan Segitiga Emas

Kerjasama antar daerah merupakan aksi bersama yang melibatkan seluruh stakeholders dalam tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan dan bahkan evaluasi kegiatan. Dalam konteks otonomi daerah yang dimengerti sebagai wadah partisipatif bagi masyarakat lokal, hal seperti ini jarang ditemukan dalam realitas. Bahkan fungsi control dan pengawasan yang diembani oleh pemerintah daerah terhadap inisiasi kerjasama antar daerah sangat sulit untuk ditemukan dalam praktek. Hal seperti ini secara implisit memberikan keleluasaan kepada pengambil kebijakan kerjasama untuk sendiri merencanakan dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa intervensi dari semua stakeholders dan masyarakat pada umumnya, sehingga memunculkan peluang masuk jebakan birokratisme dalam kerjasama antar daerah.

Selain isu-isu kerjasama yang telah disebutkan,dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dan pengentasan kemiskinan serta pengurangan disparitas wilayah, daerah juga bekerjasama dalam bidang perdagangan. Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumber daya yang berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas wilayah dan kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerjasama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas daerah dalam penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

Wilayah inti/kota dengan memiliki infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang memadai dimungkinkan akan dapat menguntungkan dalam kerjasama ekonomi yang dilakukan dengan daerah pinggiran yang memiliki kekurangan dalam infrastruktur. Menurut Gunnar Myrdal dalam konteks kerjasama ekonomi yang dilakukan antara daerah pusat/inti dengan daerah pinggiran biasanya terdapat backwash effect dan spread effect. Ia berpendapat bahwa polarisasi atau backwash effect muncul lebih kuat dari pada penyebaran pembangunan, permintaan faktor-faktor produksi akanmenumpuk di daerah- daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan sebaliknya di daerah perdesaan yang tidak menguntungkan akan menipis. Daerah pinggiran dapat berkembanng banyakditentukan oleh daerah pusat melalui spread effect, dan pada akhirnya daerah pinggiran suatu saat akan berintegrasi dengan daerah pusat.

Kaitannya dengan “Kerjasama Segitiga Emas” antara pemerintah Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Halmahera Barat harusnya memiliki model atau bentuk kerjasama yang bisa saling menguntungkan baik secara ekonomi, sosial budaya dan dalam pelayanan publik. Mengacu pada konsep ekonomi regional tentunya hubungan kerjasama ekonomi biasanya lebih menguntungkan wilayah Kota atau sering disebut sebagai wilayah inti (Core Region) dikarenakan wilayah Kota/inti lebih memiliki keunggulan dari segi infrastruktur ekonomi maupun sosial sehingga dapat menarik keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian Segitiga Emas bisa menjadi suatu petaka bagi daerah peripheri/pinggiran yang melakukan kerjasama ekonomi dengan wilayah Kota/inti. Keberadaan daerah pusat dan pinggiran saling membutuhkan, karena keduanya saling tergantung, daerah pinggiran dapat berkembanng banyakditentukan oleh daerah pusat melalui spread effect, dan pada akhirnya daerah pinggiran suatu saat akan berintegrasi dengan daerah pusat. Terdapat banyak fakta bahwa kerjasama ekonomi tidak dapat saling menguntungkan, namun hanya menguntungkan daerah pusat/Kota sebagai wilayah inti, sehingga Segitiga Emas diprediksi daerah pusat/kota dapat diibaratkan pemilik Emas, dan daerah pinggiran hanya akan mengalami ketertinggalan yang semakin parah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *