TIMURPOST.com, TIDORE — Akademisi Universitas Nuku, Muhammad Julham, mengkritik pembangunan Pelabuhan berlokasi di kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara.
Alasan Kritikan itupun dikemukakan Julham, didasari lantaran, ditemukan adanya tindakan diskriminasi dilakukan Dinas Perhubungan terhadap disabilitas.
Harusnya lanjut dia, proyek diketahui menghabiskan anggaran senilai milyaran rupiah tersebut, mestinya menyediakan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Menurutnya, orang-orang difabel memiliki hak mengakses prasarana dan sarana pelayanan umum.
Itupun ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Begitupun menyangkut pembangunan sarana prasarana umum.
Dia menerangkan, setiap pembangunan fasilitas publik mestinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
Sayangnya, malahan ditemui di Pelabuhan Rum, Kota Tidore Kepulauan, Hak-hak mereka sebagai manusia kerapkali terabaikan. Semisal sulit mengakses fasilitas Pelabuhan usai baru dibangun pada kelurahan Rum akhir ini.
Seingatnya, Presiden Jokowi pernah mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar diharapkan dapat menyediakan fasilitas publik ramah penyandang disabilitas.
Tapi ungkap Akademisi itu, yang terjadi di Kota Tidore kepulauan berbeda, malahan terpotret adalah tidak terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, didapati Penyandang difabel kerapkali didiskriminasi.
“Padahal nilai anggarannya cukup besar untuk pembangunan ini tapi hasilnya hak difabel tidak tersedia didalam pelabuhan, Inikan aneh,” Ujar Julham saat ditemui dikediamannya, Kamis 30 Desember 2021.
Oleh sebab itu, Julham pun meminta kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar dapat menyediakan fasilitas pada dermaga Rum, yang bisa dibilang ramah terhadap penyandang disabilitas.
#tp/Amat
