JAPI Tolak Rencan Menteri BUMN Membentuk Holding dan Sub Holding PT. PLN

TIMURPOST.com, JAKARTA — Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) menolak atas rencana Menteri BUMN Erick Thohir membentuk Holding dan Sub Holding PT PLN (Persero).

Koordinator Nasional (Kornas) JAPI, Iradat Ismail menjelaskan, pembentukan Holding dan Sub Holding PLN itu adalah upaya liberalisasi kelistrikan.

“langkah pembentukan sub holding PLN oleh Menteri Erick Thohir adalah upaya penghancuran asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Iradat, Selasa (25/1/2022).

Iradat menegaskan, PLN sebagai Perusahaan Listrik Negara seharusnya tidak melepaskan kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna utama jasa PLN, dan jangan fokus mementingkan kepentingan bisnis yang sangat liberal.

“Artinya Kementerian BUMN membiarkan pasar yang menentukan tarif dasar listrik. Jika upaya sub holding plat power itu dibentuk makan ini akan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945,” lanjut Iradat.

Olehnya itu, Iradat menegaskan bahwa JAPI meminta agar kementerian BUMN dapat meninjau kembali langkah sub holding PLN yang sudah dimulai dan kabarnya akan selesai transisi pada 2024.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana besar melakukan Holding dan Sub Holding PT. PLN (Persero), yang salah satu tujuannya agar subsidi listrik tepat sasaran.

“Pembentukan holding dan sub holding di PT. PLN (Persero) dan dilakukan mapping supaya ke depan bisa gambarkan secara riil mana masyarakat yang perlu disubsidi, mana yang tidak perlu. Ingat, karena Covid ini defisit anggaran sangat besar. Maka subsidi ini harus lebih efisien dan tepat sasaran,” ujar Erick Thohir.

Erick juga menyebut pembentukan Holding dan Sub Holding PLN diharapkan juga akan bisa menghindari adanya area abu-abu yang digunakan bagi para mafia untuk mengambil keuntungan.

#tp/Gun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *