Isu Penundaan Pemilu 2024 Sebagai Bola Kempes Oligarki

Opini116 Dilihat

Oleh: Muhlis Buamona

Penulis Adalah Presiden BEM Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Sebelum isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini disuguhkan ke ruang publik, isu tiga periode masa jabatan Presiden dan perpanjanagn masa jabatan Presiden lebih dulu menggugat masyarakat Indonesia. Meskipun ketiga isu ini hadir dengan untaian kalimat yang berbeda tapi memiliki substansi yang sama yakni, sama-sama dengan semangat mempertahankan kursi kekuasaan Presiden. Dari berbagai isu ini yang mendapat penolakan Intens iyalah penundaan pemilu sebab, publik membacanya sebagai motif dari para pihak yang berkepentingan dan tak menutupi kemungkinan kepentingan yang dieksekusi akan menghasilkan sebuah ketimpangan sistem demokrasi dan mencedrai nilai-nilai konstitusi. Ada pun aktor-aktor yang mempolopori isu penundaan pemilu tersebut yakni, fraksi PKB, PAN, dan Golkar, tak hanya itu, bahkan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pun terlihat sikapnya yang pro terhadap penundaan pemilu.

Padahal secata konstitusional mengupayakan agar pelaksanaan pemilu pada 2024 nanti, momentum demokrasi 2024 ini bahkan, sudah ada inisiasi Pemerinta dalam kesiapan pelaksanaan pemilu yang secara eksplisit terlihat pada hasil konsensus Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Penyelenggaran Pemilu dengan target memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota serta anggota DPD RI yang akan berlangsung pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Selain itu target pemungutan suara serentak dalam memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, diupayakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Agenda sistematis yang dirancang ini mendapat kedudukan yang kontraversial dengan isu penundaan pemilu tersebut.

Sebagai negara yang meletakkan konstitusi sebagai dasar dalam bernegara, maka segala aktivitas Pemerintah dan masyarakat akan bermuarah pada norma-norma yang tercantum dalam konstitusi, hal ini seirama dengan narasi C.F Strong dalam bukunya Modern Politikal Constitutions bahwa, Konstitusi mengatur soal the power of the government (kekuasaan pemerintah), the rights of the government (hak-hak pihak yang diperintah atau rakyat), dan the relations between the two, are adjusted (hubungan antara keduanya). Dengan penjelasan ini maka problema penundaan pemilu merupakan suatu angenda yang tidak terlepas dari pemberian kekuasaan dan pembatasan kekuasaan, dan setiap warga negara menggunakan haknya untuk mencalonkan diri serta menentukan pilihannya.

Ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dan hanya untuk satu kali masa jabatan yang sama, hanya usntuk satu kali masa jabatan”. Dalam norma tersebut memberikan ruang kekuasaan selama lima tahun dalam satu kali menjabat dan memberikan batasan kekuasaan ketika terpilih kembali maka hanya berkuasa satu kali dalam jabatanya, secara tegas kita bisa kimpulkan bahwa jabatan kepresidenan hanya berlangsung dua periode. Selain itu pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ditegaskan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Begitu pula dengan menyuguhkan kesempatan pada setiap warga negara, yang memiliki kenginan menduduki kursi Pemerintahan tertinggi. Kesempatan itu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3) bahwa, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Maka secara subtansial ketika adanya penundaan pemilu akan melemahkan hak warga negara dalam mengambil posisij abatan Presiden tersebut dan sudah tentu opsi nilai demokrasi akan tergeser padahal, wacana tersebut mengilhami kepentingan para elit nasional. Kehendak konstitusi sudah secara eksplisit tidak membenarkan adanya penundaan pemilu toh, masi saja diproposisikan pada ruang publik, bisa saja penundaan pemilu ini bisa dibilang merupakan formulasi bola kemps dari sekelompok oligarki.

Mereka yang terlibat dalam melegitimasi publik untuk menyepakati penundaan pemilu sangat dipertanyakan, ada apa dibalik propaganda penundaan pemilu ini? penulis melihat pada perspektik bagaimana perannya kelompok oligarki ketika berupaya merebut tongkat estafet kekuasaan. Sebab, dalam sebuah sisitem politik apapun itu tak menutup kemungkinan sekelompok oligarki dapat mengendalikan arah kebijakan sebuah negara semata-mata untuk menyuburkan kepentingan mereka. Apalagi Indonesia yang getol dengan sistem politik demokrasi maka akan membuka ruang begitu leber dalam aspek bernegara.

Secara konseptual, oligarki memiliki tipikal sekelompok orang yang berintegrasi dalam mempertahankan kekuasaan dan kekayaan. Bercokolnya oligarki sering berpartisipasi dalam momentum pemilihan umum, ada yang berperan sebagai watak demagog atas pengawalan kepentingan rakyat bahkan, mereka dengan cara mendanai partai politik dengan sistem kontra ketika kandidat yang diusung oleh partai politik berhasil menahkodai kekuasaan maka, dengan mulus mereka meloloskan kepentingannya sekaligus turut melegitimasi sebuah kebijakan negara.

Penulis melihat penundaan pemilu sebagai bai desain agar masyarakat terkontaminasi dan tidak menanggapi problem-problem yang terjadi secara faktual semisalnyan, program pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dengan menyedot anggaran Negara begitu besar dan sudah tentu akan menimbulkan masalah ekologi yang cukup serius. Tak sebatas itu, akhir-akhir ini lajunya arus pertambanagn yang mengantongi ijin di berbagai daerah.

Begitulah kerja-kerja oligarki dalam menyikapi kepentingan mereka sebab, kepentingan rakyat akan men jadi sebuah boomerang dalam perdebatan semata. Bahwa kondisi ini menjadi potret penting bagi masyarakat Indonesia agar membaca wacana publik dengan teliti sebab, alasan penundaan pemilu karena upayah Pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi paska covid-19 sehingga tak mempu membiayai pemilu yang berlangsung di 2024 mendatang. Jikalau itu adalah alasannya maka tidak mimiliki pijakaan standar keilmiahan dan dasar yuridi, hal ini dikarenakan tidak ada satu bentuk payung hukum yang mengatur secara rigit bahwa bisa dilakukan penundaan pemilu jika terdapat kedaruratan ekonomi.

Namun yang lebih kacau lagi, apabila beralasan dengan belum berakhirnya covid-19 sebab, berkaca dengan penyelenggarana pemilu di 2020 kemarin yang juga maraknya covid-19 akan tetapi pemilu berjalan dengan baik dan demokratis.

Pertimbangan ini penulis tidak jadikan potret politik semata dalam pengambilan sebuah kebijakan yang seringkali terhasut oleh gagasan-gagasan tak berdasar, maka berprinsip pada nilai demokrasi dan menjunjung tinggi konstitusi iyalah sebuah keharusa dalam menafsir arah kebijakan negara sangat dibutuhkan. Olehnnya itu kesadaran dan kapatutan terhadap konstitusi harus dikedepankan, sebagaimana berlakunya asas salus populi sprema lex esto bahawa, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (UUD NRI 1945).

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *