Harga BBM Meroket, DPP ALMULK Dan APPSI Gelar Aksi Di Gedung Istana Negara

Berita, Nasional222 Dilihat

TIMURPOST.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku-Maluku Utara (Almulk) dan APPSI gelar aksi di gedung Istana Negara dalam rangka menggugat keputusan presiden Jokowi terkait kenaikan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah resmi dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Ketua DPP Almulk, Guntur Abdurahman kepada Posttimur.com, mengungkapkan BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi 10 ribu per liter, Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter, ini memicu gejolak tanah air dari Sabang sampai Merauke.

Ia juga mengatakan, sebab Kenaikan BBM bersubsidi memiliki mulffplier effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

“Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket. Belum biaya transportasi darat dan laut,” Kata Guntur Abdurahman Selasa, (06/09/2022).

Lanjut Guntur, di sisi lain upah buruh tidak naik dalam 3 tahun terakhir. Menteri Ketenagakerjaan bahkan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi. Selin itu, dampak kenaikan BBM juga meningkatkan daftar orang miskin.

“Kenapa daftar orang miskin makin bertambah salah satunya yakni akibat terdampak Covid-19 yang belum pulih sepenuhnya. Sementara pada sisi lain juga, terdapat persoalan yang selalu terjadi setiap tahun, yaitu penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran, di mana orang mampu (kaya) Iebih banyak menikmati BBM bersubsidi ketimbang orang tidak mampu (miskin),” Bebernya.

Aktivis asal Maluku Utara itu juga bilang, di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan brif listrik tersebut. Persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dalam sektor minyak dan gas (migas) dan tambang.

Oleh karena merespons persoalan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia disektor migas dan tambang di Indonesia, maka Pengurus DPP ALMULK dan APPSI menyatakan sikap.

1. Menolak Kenaikan BBM.

2. Menolak Tarif kenaikan listrik.

3. Berantas mafia tambang dan mafia migas.

4. Mendesak presiden segera mencopot kapolri, karena tidak mencerminkan keadilan terhadap kasus penembakan duren tiga.

5. Meminta kapolri mengusut tuntas kasus penembakan kilometer 50 (Km 50).

6. Mendesak Presiden segera mencopot Direktur Utama Pertmina dan Menteri BUMN (Erick Thorir).

7. Meminta presiden jokowi mengundurkan diri apabila,tidak dapat mengembalikan Harga BBM seperti semula.

Baca juga:

Terpisah, Bendahara Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI), Muhammad Nur juga menyampaikan soal penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen sampai 8 persen, maka hal ini tentu berpengaruh drastis dalam meroketnya harga kebutuhan primer.

“Karena ulah dari keberadaan mafia dalam memperpanjang persoalan energi di Indonœia makanya mewujudkan swasembada energi di republik ini, “ Tukasnya.

Sembari ia menyoroti, bahwa ditengah ancaman kenaikan BBM, juga kasus penembakan uren tiga dan penembakan kilometer 50 harus di ungkap kebenarannya.

“Bukan hanya tuntutan yang disampaikan. Ada pun juga solusi atas persoalan energi tersebut, DPP ALMULK (Aliansi Mahasiswa Muslim Maluku) dan APPSI (Asosiasi Pedagang Seluruh Indonesia) merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan,” Tuturnya Kordinator aksi, Muhammad Nur.

1. Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat ssaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM serta menurunkan harga bahan Pokok.

2. Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertenh. seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan dan perkebunan.

3. Mengalokasikan yang besar (windfa// income) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.

4. Presiden Jokowi Widodo dan Kapolri segera selesaikan kasus penembakan duren tiga dan mengusut tuntas kasus penembakan kilometer 50 (Km 50).

#tp/red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *