Unjuk Rasa Di Depan Gedung KPK RI, GMPH; Usut Dugaan Kasus Raksasa di Kepulauan Sula

Berita, Nasional, Politik433 Dilihat

TIMURPOST.com, JAKARTA–Korupsi adalah kejahatan bersama,(Extra Ordinary Crime). Untuk membasmi kejahatan tersebut, butuh konsentrasi dan komitmen tinggi dari apparat penegak hukum. Jika tidak, maka penyakit yang sudah jelas menghambat pembangunan itu sulit di berantas akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat maupun bangsa dan negara.

Akhir-akhir ini penegak hukum di Provinsi Maluku Utara terkesan mengabaikan masalah dugaan korupsi yang sering terjadi di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara terlebih khususnya di pemerintah kabupaten Sula dibawah kepeimpinan ibu Fifian Ade Ningsi Mus dimana dugaan korupsi yang saat ini belum tersentuh hukum sama sekali. Anggaran Bantuan Dana Tak Terduga (BTT) senilai -+ Rp 28 Miliar dan anggaran Covid 19 pada tahun 2020 senilai Rp 35 miliar. ‘’Ungkap Sudiono kepada Posttimur lewat Via Whatshap

Menurut Koordinator Aksi, Sudiono sejauh ini penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian belum maksimal melaksanakan tugasnya. Sehingga oknum yang diduga menelap masih bernapas legah. (kamis, 14/10/2022)

‘’dua Kasus raksasa ini juga sudah menjadi wacana para praktisi hukum di kabupaten sula bahwa kasus tersebut suda ditanagani oleh penegak hukum kabupaten sula akan tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan bahkan tidak sampai pada pihak penegak hukum salah satunya Komisi Pembarantasan korupsi KPK RI’’

Maka dari itu, kami yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemerhati Hukum (GMPH) mendatangi dan melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan hal ini didepan KPK RI dengan Tuntutan:

  1. Mendesak KPK RI untuk mengambil alih dugaan kasus korupsi Anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) kabupaten sula yang merugikan negara -+ senilai Rp 28 Miliar.
  2. mendesak KPK RI agar segera membentuk tim investigasi untuk mengaudit dana Anggaran Bantuan Tak Terduga (BTT) di kabupaten sula -+ senilai Rp 28 Miliar dan anggaran dana covid 19 pada tahun 2020  -+ Rp 35 miliar yang di duga pengelolaanya bermasalah.
  3. KPK RI segera mengambil sikap tegas untuk memeriksa beberapa Kepala Instansi kabupaten sula diantaranya, Kepala Dinas kesehatan SURYATI dan kepala BPBD karena  di duga pelaku penyalahgunaan dana Covid 19 dari anggaran BTT serta anggaran covid 19 pada tahun 2020 sebesar Rp 35 miliar tersebut.
  4. Mendukung KPK agar Selamatkan uang negara senilai Rp 28 Miliar dan anggaran covid 19 pada tahun 2020 senilai Rp 35 miliar di lingkup Kabupaten Sula yang diduga salah gunakan. Karena selama ini penegak hukum di kabupaten sula diduga tidak serius untuk menyalamatkan uang negara tersebut.
  5. Tangkap dan adili oknum yang berwatak koruptor.

Lanjut kordinator aksi, apa bila masalah ini belum di proses secepat mungkin oleh KPK terhadap oknum yang terlibat, maka kami akan selalu melakukan konsolidasi dan aksi besar besaran di depan Gedung anti rasua tersebut. “Tutup Sudiono

 #tp/Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *