MENJEMPUT TOKOH PERUBAHAN, ANAS URBANINGRUM
Oleh : MHR. SHIKKA SONGGE
SEJARAH mencatat bhw hari ini tgl 11 April 2024 M, bertepatan 20 Ramadhan 1444 H, adalah hari yang monomental bagi pembebasan sdr Anas Urbaningrum dari rumah tahanan Suka Miskin Bandung. Hari ini Anas memulai langkah baru menjadi actor menggerakan roda perubahan.
Penjara bagi seorang Anas, activis pemuda yang berkarakter adalah sekolah. Di mana penjara bagi Anas bukanlah tempat hukuman, pembuangan, dan siksaan hidup, melainkan sebagai tempat untuk menyempurnakan pelajaran tentang peradaban kehidupan. Banyak pemimpin besar dunia terlahir dari penjara. Sebab dari penjara bersemi dan tumbuh subur otentitas moralitas gerakan politik kemanusiaan.
Sekitar 9 thn Anas menggumuli proses pendidikan kehidupan di tempat yang penuh keterbatasan. Mendekam dan bernsfas dg berbagai activitas pembelajaran di balik tembok berjeruji bukanlah sesuatu gampang. Anas dijatuhi hukuman 14 thn atas tuduhan korupsi proyek pembangunan wisma Hambalang, menerima suap berupa hadia mobil hirier. Namun dii depan sidang pengadilan Tipokor semua tuduhan Jakasa tidak terbukti. Olehnya bagi yang berakal waras, pengadilan dan penjara bagi Anas hanyalah sebuah drama politik oleh para elit penguasa saat itu.
Apa pasal Anas mantan ketua umum PB HMI harus mendekam di Penjara ? Sementara saat itu Anas menjadi Ketua Umum definitif Partai Demokrat menggantikan SBY, adalah Partai yang berkuasa. Kenapa harus dipenjarakakan? Pandanganku, jika Anas Urbaningrum tidak dipenjara, maka Anas memiliki peluang untuk mencalonkan diri dan dipilih menjadi Presiden RI setelah SBY.
Memotret tradisi demokrasi Indonesia, terutama proses rekrutmen kepemimpinan nasional pada era reformasi tertanam tradisi yang bagus. Bahwa mereka yang Presiden di Indonesia, adalah para Ketua Umum Partai Politik, suatu tradisi demokrasi yang elegant, legitemit social, pemimpin yg berbasis pada masyarakat. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi Presiden, karena ia menjabat sebagai Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, meski hanya 1 thn. Dan 4 th berikutnya dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri, juga ketum PDIP. Tradisi yg elegent ini kemudian diikuti oleh SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. SBY 10 tahun menjabat Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.
Para Ketua Umum Partai itu setidaknya merupakan spektrum dari spirit kerakyatan. Mereka yang berakar pada kekuatan rakyat.
Seharusnya untuk konteks Indonesia negara bangsa, negara pluralistik, negara kerakyatan yang dipimpon oleh hikma, akan sangat tepat bila dipimpin oleh pimpinan partai politik. Maka secara empiris, semestinya setelah SBY tradisi ini diikuti dan dilanjutkan oleh ketum ketum partai yang lain. Termasuk Anas Ketua Partai Demokrat, karena Anas memiliki jejak dan kualivikasi yg bisa masuk pada rana competisi kepemimpinan nasional.
Nah pertanyaannya kenapa pada giliran Anas, justeru Anas dipenjarakaran dg dakwaan yg tidak terbuktikan di Pengadilan Tipikor.
Anas, sosok pemimpin muda yang terdidik, terpelajar, cemerlang, kalam, jenius, visioner, berakatar, berintegrity, sosok yang dinanti nanti oleh rakyat Indonesia. Perubahan sebesar apapun akan terjadi di sebuah negara, jija pemerintahannya dijalani oleh pemimpin yang berkarakter dan berintegrity. Sebaliknya perubahan tidak akan terjadi, sekecil apapun jika pemerintahannya diurus oleh orang yang salah.
Membaca berbagai tulisan Anas, nampak bercakrawala, bernas, jernih, tajam, jangkauan waktu yang tak terhingga. Serta beberapa pengalamannya sebagai tim perumus UU Politik, anggota KPU, Ketua Fraksi Demokrat di DPR RI, maupun dedikasi di organisasi kepemudaan sebagai Ketua Umum PB HMI, kelompok Cipayung Plus, KNPI menjadi modal yang cukup untuk menghantarkannya menjadi Pemimpin Indonesia. Tentu rakyat Indonesia merindukan sosok dan figur pemimpin seperti Anas.
Kenapa jalan itu kandas bagi Anas? Tentu tidak sulit menjelaskan perihal ini.
Kalau saja Anas tidak mendekam di penjara maka tidak ada jalan bagi Wong Solo, mas Jokowi ke Istana. Dengan adanya mas Anas dipenjarakan, maka merupakan proses jalan toll bagi orang Solo ke Istana RI 1, apapun kondisinya Mas Joko harus ke istana untuk menembus harga reformasi yg mahal itu.
Dan bangsa Indonesia selama 8 thn dlm kepemimpinan Jokowi tertimpa berbagai persoalan. Kita tidak melihat sosok pemimpin yg berilmu, berkarakter dan berintegrity dalam memimpin Indonesia.
Kehilangan pengalaman mengelola negara yang berlagacy ini, merupakan suatu kekecewaan juga kerugian moral dan material yg tak ternilai. Di tangan Jokowi nama besar Indonesia yang pernah dibangun oleh tokoh tokoh besar sebelumnya justeru runyam. Kita kehilangan kebanggaan legacy bernegara di mata Internasional
Olehnya tokoh tokoh yang terlibat dlm skenario jahat yang membawa Anas ke penjara harus bertanggung jawab. Setidaknya mereka meminta maaf kepada rakyat. Akibat persekongkolan segelintir kaum elite, rakyat tidak mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, pembelajaran, juga keadilan bernegara. Rakyat kehilangan pandangan bernegara, hidup tertindas, termiskinkan, ketika negara diurus oleh orang yang tak memiliki hikmah dan pengatahuan bernegara.
Anas Urbaningrum figur intelectual organic, dalam terminologi sosial Habermax. Ia menjadi pemikir sekaligus locomotif yang bisa mempengaruhi, dan menggerakan arah dan orientasi, jejak langkah activis Indonesia, anak umat dan anak bangsa, dalam menapaki gerak langkah perubahan.
Perubahan, ikhtiar untuk menggeser kondisi buruk suatu bangsa. Kondisi rakyat miskin, kesenjangan social, ketidak adilan, ketertindasan rakyat, ketidak berdayaan menuju kondisi yang baik, makmur, berkeadilan, berkesetaraan social, terbebaskan dari belenggu kekuasaan. Untuk itu ikhtiar mewujudkan perubahan memerlukan sikap mental, kejujuran ideologis kaum intelectual, karena kebohongan hanyalah jalan buntu tanpa solusi, atau kebodohan.
Kita memiliki pengalaman buruk bernegara dlm dua periode kepemimpinan Joko Widodo. Negara berjalan tanpa orientasi kerakyatan. Demokrasi politik kita bukan ditentukan oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan oleh segelintir kaum okgarcy. Pembangunan ekonomi kita bukan bertujuan untuk mensejahterakan dan mensetarakan kedaulatan rakyat, melainkan untuk kaum oligarcy.
Dimana perusahaan tambang batu bara, gas, nicel untuk kaum oligarcy. Pembangunan infrastruktur jalan juga pada akhirnya untuk oligarcy. Rakyat hanya menjadi kuli kasar dg status gaji yang diskriminatif. Yang jelas Joko Widodo tidak memiliki visi ideologis kerakyatan kebangsaan. Di sini Joko Widodo nampak bukan seorang negarawan yang layak dihormat.
Sebagai activis pergerakan saya sangat meyakini bahwa untuk Indonesia kedepan, Bersama Anas Urbaningrum, langkah optimistik kaum muda activis menuju terwujudnya perubahan.
11 April 2023, Perjalanan Menuju Suka Miskin Bandung,
MHR. Shikka Songge,
Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, thn 1992 – 1993.
Wasekjen Bidang Kader MN Kahmi 2022 – 2027.
Wkl Ketua DNTN MN Kahmi.
Peneliti: Politik, Agama dan Budaya CIDES.
