Dikotomi Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Rakyat

Opini95 Dilihat

 

Oleh : Gufran Ayub

 

Maluku utara merupakan salah satu dari 38 provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam maluku utara meliputi luas kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jenis hasil pertanian, kehutanan, perikanan, sektor jasa, kekayaan tambang dan lain lain.

Maluku Utara terdiri dari 10 Kabupaten/Kota dan 1.203 desa/kelurahan. Desa/kelurahan yang berkedudukan di tepi laut berjumlah 898 dan bukan di tepi laut sebanyak 305 desa/kelurahan. Hingga tahun 2022 jumlah penduduk maluku utara 1.339.546 jiwa, (BPS Malut, 2023). Rata-rata masyarakat lebih banyak hidup di desa/kelurahan yang berkedudukan di tepi laut. Melimpahnya kekayaan sebagai bahan kebutuhan investasi, masih banyak keterbatasan di berbagai sektor seperti SDM, Ketersediaan Modal, Teknologi dan lain-lain. Itulah yang menghendaki perlunya kerja sama secara interaktif antara pemerintah dan pihak swasta (Perusahan) dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

Dibalik potensi yang dimiliki, berdasarkan Peraturan Presiden No.63 Tahun 2020. Maluku Utara termasuk daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) di Indonesia. Teori Lewis menjelaskan, bahwa wilayah terbelakang membutuhkan transformasi struktur ekonomi, dengan cara mentransformasi sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern.

Hal ini akan mempengaruhi pengalihan tenaga kerja dari tradisional ke industri modern, maka akan terjadi peningkatan output dan kesempatan kerja. Masuknya tenaga kerja ke sektor industri modern juga akan menambah produktivitas, (W. Arthur Lewis: 1950).

Saat ini, investasi hilirisasi digencarkan untuk mentransformasi struktur ekonomi sehingga punya nilai tambah dan daya saing. Sebab investasi menjadi kunci percepatan pembangunan dan kemajuan perekonomian, (Indonesia.Go.Id, 2023). Teori Solow juga meyakini bahwa investasi mempengaruhi tingkat output perekonomian dan pertumbuhan ekonomi pada periode waktu tertentu, (Mankiw:2000).

Kementerian ESDM menyebut, Provinsi Maluku Utara menyimpan potensi SDA yang cukup besar, terutama di bidang pertambangan logam dan panas bumi. Kekayaan alam itulah yang membuat investor tertarik berinvestasi di maluku utara.

Pembangunan smelter yang dilakukan oleh PT. Halmahera Persada Legend (HPL) di bawah galangan Perusahan PT. Harita Group, nilainya lebih dari US$ 1 miliar atau lebih dari Rp. 14,3 triliun. Potensi hipotetik mineral Nikel di pulau Halmahera sebesar 238 juta ton yang dapat diolah menjadi Fero-Nikel (FeNi). Semester I-2023, direncanakan sudah bisa produksi dengan kapasitas produksi untuk NiSO4) 240 ribu ton per tahun dan CoSO4 sebesar 30 ribu ton per tahun.

Kata Director of Health, Safety and Environment PT Trimegah Bangun Persada Tbk, Tonny H. Gultom, “Produksi Nikel Sulfat, memang tak hanya di Pulau Obi Indonesia, tapi juga diproduksi di China, Australia, dan Kongo. Tapi produksinya tak sebesar di Pulau Obi. Pabrik nikel sulfat di pulau obi, merupakan fasilitas pabrik pertama di Indonesia dan terbesar di dunia,” (CNBC Indonesia, 2022).

Selain PT. Harita Group di Halmahera Selatan, ada juga PT. IWIP di Halmahera Tengah yang di resmikan tanggal 31 agustus 2021. Sampai saat ini realisasi investasi PT IWIP mencapai Rp1,476 triliun. Untuk jangka panjangnya, Indsutri ini mencanangkan investasi sebesar 10 miliar dollar AS. Industri smelter nikel seperti di PT. IWIP merupakan industri baru yang memiliki banyak potensi hilirisasi dalam pohon industri di Indonesia. Produknya dari mulai baterai hingga mobil tanpa kendali. Industri ini dapat membangkitkan pengembangan industri lain, (Tribun Bisnis, 2023).

Dua investasi dengan kapasitas produksi terbesar dunia saat ini, bercokol di maluku utara. Performanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi maluku utara mencapai 23,89% (y-on-y) Triwulan II 2023. Kontribusi terbesar adalah sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 64%. Pertumbuhan ekonomi paling tertinggi di dunia, melewati pertumbuhan PDB Tiongkok sebesar 6,3%. Secara global, posisi maluku utara sebagai penghasil sumber daya nikel dengan kapasitas produksi terbesar di dunia. Artinya, daerah ini menjadi salah satu kontributor besar dalam mendongkrak pendapatan dan kekayaan negara Indonesia. Tetapi uniknya, kontribusi pertumbuhan ekonomi maluku utara terhadap perekonomian nasional hanya sebesar 0,4%. Paling terkecil dari semua wilayah di Indonesia, (BPS Malut, 2023).

Begitu gemilangnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, tentu menjadi indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah, (Sukirno, 2000). Namun faktanya tidak demikian, perekonomian tumbuh menjulang langit, juga di iringi dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di berbagai sektor. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Maluku Utara, 24.273 jiwa, dengan persentase 3,98% dan tingkat penduduk miskin maluku utara berjumlah 6,23 ribu jiwa. Rata-rata pendapatan penduduk miskin di Kota, sebesar Rp. 532.792. Sedangkan pendapatan masyarakat di desa, Rp. 573.361 per bulan dengan indeks kedalaman kemiskinan 1,23%, per September 2022, (BPS Maluku Utara, 2023).

Kepemimpinan KH Abdul Gani Kasuba selama 10 tahun menjadi kepala daerah, Pelayanan publik masih berada dalam kategori zona kuning, (Ombusman RI Malut, 2023). Rendahnya kualitas sumber daya manusia kepala daerah maluku utara, mengakibatkan pemanfaatan investasi tidak maksimal dalam pengelolaan sumberdaya alam di semua sektor.

Peristiwa rolling jabatan yang terjadi setiap saat, juga sangat menghambat terlaksananya suatu rancangan kebijakan pembangunan ekonomi. Maluku Utara sangat bergantung terhadap pendapatan dari transfer pusat dan bantuan lain dari pemerintah pusat. Fenomena ini telah menjadi penyakit klasik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Total APBD Maluku Utara tahun 2022 hanya sebesar Rp. 3.088.705. Sangat kecil jika di bandingkan dengan pendapatan Rafi Ahmad. Didalamnya termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 700,79 M, (Info Publik 10 Juli, 2023). Fakta inilah yang membuat setiap intansi selalu mengeluh dari tahun-ke tahun terkait keterbatasan anggaran.

Investasi-investasi mercusuar dunia yang bercokol di Provinsi Maluku Utara, nyatanya tidak berdampak signifikan terhadap sektor utama penggerak ekonomi dan sumber utama yang menghidupi rakyat, seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Terlihat bahwa sektor ini hanya tumbuh 5,01%, (BPS Malut, 2023). Mestinya ada upaya melalui kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan investasi tambang, agar mentransformasi sektor pertanian dan perikanan yang masih tradisional menjadi industri moderen.

Dua sektor ini perlu menjadi prioritas kebijakan pemerintah daerah, agar ada industri modern di sektor pertanian dan perikanan. Karena sejauh ini, ke dua sektor tidak berkembang dan tidak punya nilai tambah, apalagi daya saing di pasar nasional maupun internasional. Apabila pemerintah interaktif menggandeng pihak swasta untuk moderenisasi dua sektor tersebut, maka sumber pendapatan baru bertambah, PAD mengalami peningkatan dan memperluas jenis lapangan kerja baru bagi para petani dan nelayan. Sehingga pertumbuhan yang tinggi tidak hanya sektor pertambangan dan penggalian. Tetapi sektor pertanian dan perikanan juga memperoleh manfaat dari hadirnya investasi raksasa di maluku utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *