KEKUASAAN & PRAGMATISME ELITE PARTAI DI MOMENTUM PEMILU 2024
Oleh : Sofyan Muhamad S,IP, M,IP
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pendidikan Muh MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG
Setelah bergulirnya era reformasi berbarengin dengan terlaksananya sistem demokrasi yang sedang berlangsung di negara Indonesia sekitar pada tahun 1999 ketika Soeharto di lengserkan dari tahta kekuasaan sebagai kepelah pemerintahan, dalam sejarah kepeminpinan bangsa indonesia sangat cukup lamah soeharto menjabat presiden selamah 32 tahun, usia sistem demokrasi yang berlangsung di indonesia masi cukup muda jika di bandingkan dengan usia seorang anak, sistem demokrasi yang di terapkan oleh bangsa indonesia adalah bagian dari menganjak kepada seluru warga negara untuk bebas menyampaikan aspirasi, bebas mendirikan organisasi kemasarakatan maupun bebas mendirikan partai politik berdasarkan aturan perundangan-undang yang berlaku di Negara indonesia, negara indonesia dalam sistem kepartain telah menerapkan sistem multi-partai tujuan dari pembentukan lembaga politik adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat, ketika elit partai menduduki jabatan strategi sebagai wakil rakyat melalui jalur pemilihan umum, publik sangat mengharapkan dengan hadirnya banyak partai mereka bisah memperjuangkan kepentingan publik untuk menciptakan kesejatraan rakyat secara kolektif, tetapi realitas yang kita lihat sekarang ini hampir semua partai politik telah mengsampingkan kepentingan publik, aktor-aktor partai politik yang menduduki jabatan di organisasi publik yang notabene mereka adalah bagaian darai representasi rakyat telah melenceng dari cita-cita atau tujuan dari partai politik, seharusnya partai politik lebih konsisten dan lebih realistis, program yang seharusnya di perjuangkan adalah program yang bersifat jangka panjang, bukan menjadikan organisasi publik sebagai wada kompetisi untuk merebut kekuasaan, fenomena yang di lakukan oleh elit partai politik terkesaan membuat kita mengingatkan kepada Tokoh nasionalis yang berhaluan kiri atau yang lebih di kenal kelompok Marxime Fredikc Engels yang memandang bahwa suatu kekuasaan yang di dominasi oleh suatu kelas dengan kekuasaan itulah merekah mendiskriminasi kelas yang paling bawah artinya jika suatu kekuasaan suda di kuasai oleh kelompok borjuis maka kelompok borjuis akan menindas kelompok ploretariat atau masarakat kelas bawah, sebagai mana juga pandangan telah di sampaikan St Thomas menetapkan otoritas politik pada masyarakat secara keseluruhan dan melihat penguasa sebagai delegasi atau wakil rakyat untuk menjalankan kekuasaan ini secara nyata, artinya bahwa pandangn Thomas otoritas politik seharus lebih mengedepankan kepentingang publik secara nyata untuk menciptakan kesejatraan publik, dinamika politik yang di tunjukan oleh elit politik yang kita lihat sekarang ini sangat pragmatis sebab pergulatan eliti politik yang di tunjukan ke hadapan publik adalah sebua bergulatan hanyalah kekuasaan semata bukan pergulatan untuk menciptakan kesejatraan rakyat, pergulatan eliti poltik yang duduk sebagai anggota DPR adalah sebuah ajang yang sangat merugikan negara NKRI dan seluruh rakyat indonesia mereka lebih mengutamakan kepentingan partai politik yang mewadai mereka, tetapi secara taksadar partai poltik hanyalah sekedar alat poltik sedangkan untuk mengantarkan mereka menduduki jabatan strategi adalah mayoritas rakyat, rakyat telah memberikan mandat sepenunya untuk memperjuangkan kepentingan publik bukan kepentingan partai
Masalah legitimasi dan Pragmatisme dewasa ini cenderung direduksi menjadi masalah kepentingan ekonomi hanya dalam keberhasilan dalam bidang ekonomi, untuk menata kembali ingatan sosisal, upayah yang dilakukan tidak sekedar diluruskan atau mengoreksi dengan sejarah yang ditulis kembali secara benar, tetapi harus diarahkan untuk menata kembali infrastruktur ingatan sosial atau sejarah, hukum dan masarakat sekarang ini harus mengetahui adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan yang di lakukan oleh elit politik, keadilan harus ditegakan yaitu dengan dilaksanakan sangksi hukum terhadap pelaku kejahatan yang mengutamakan kepentikan kelompok dari pada kepentingan publik. Mengamati proses politik (PEMILU 2024) Dengan maneuver-manuver politik yang dilakukan oleh Partai politik dalam Pemilu 2024 sangat sarat dengan Gerakan paragmatisme dimana kekuasaan dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan Gibran Raka Bumi Raka sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagan calon presiden di Pemilu 2024. Oleh karena itu, Hadirnya Gibran mencerminkan suatu tatanan system politik dan demokrasi yang berlangsung di warnai kritikan dari berbagai kalangan yang ada dibangsa ini. Pemilu 2024 merupakan cacatatan bagi bangsa ini untuk merefleksikan secara Bersama bahwa kekuasaan tidak bisah dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melainkan kekuasaan seharusnya di posisikan untuk menciptkan sebuah iklim politik yang sehat agar demokrasi Indonesia melahirkan bangunan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek-praktek kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa bangsa ini.
