Jakarta_ Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI yang menuntut pembubaran lembaga legislatif pada Senin (25/8) berakhir ricuh. Sejumlah massa aksi diduga melakukan tindakan anarkis berupa perusakan fasilitas publik, penyerangan terhadap aparat, hingga pembakaran motor dan mobil.
Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998, namun tidak boleh dilakukan dengan cara-cara anarkis.
“Kebebasan menyampaikan aspirasi harus dilakukan secara tertib, damai, dan aman. Aksi anarkis justru merugikan masyarakat luas, termasuk dengan adanya pembakaran motor dan mobil kemarin,” kata Azmi dalam siaran persnya, Selasa (26/8).
Azmi menegaskan bahwa perilaku anarkis para demonstran telah mencederai semangat perjuangan masyarakat yang menuntut keadilan. Ia juga menilai aksi tersebut telah disusupi kelompok tertentu yang sengaja menunggangi gerakan massa.
Kericuhan tidak hanya menimbulkan kerusakan kendaraan, tetapi juga merusak sejumlah fasilitas umum di Jakarta. Kerugian akibat aksi tersebut dinilai membebani pemerintah daerah dan masyarakat karena biaya perbaikan bersumber dari anggaran publik.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas para pelaku perusakan dan pembakaran. Hukum harus ditegakkan agar aksi serupa tidak terulang,” tegas Azmi.
LAKSI juga mengapresiasi aparat kepolisian yang sigap menjaga keamanan serta tidak terpancing provokasi dalam mengawal jalannya aksi demon.*Red
