POSTTIMUR.com, HALSEL- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, tengah menjadi sorotan publik usai mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,5 miliar dari APBD tahun 2025 untuk pembangunan di wilayah Kepulauan Obi. Anggaran tersebut disebut-sebut diperuntukkan bagi percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan program pemberdayaan masyarakat.
Namun, hingga kini realisasi anggaran tersebut belum terlihat di lapangan. Hal ini mendapat sorotan dari Sahrun Imawan, Sekretaris Menteri Luar Negeri di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun. Ia menilai bahwa program tersebut hanya sebatas wacana dan promosi di media sosial tanpa implementasi nyata.
“Kami tegaskan sekali lagi kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, jika sampai akhir tahun 2025 program tersebut belum juga terealisasi, maka patut dinilai bahwa Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba tidak serius dalam membangun dan membenahi permasalahan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Kepulauan Obi,” ujar Imawan.
Sahrun juga menyoroti kurangnya transparansi pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran tersebut. Menurutnya, ketiadaan keterbukaan publik menimbulkan kecurigaan bahwa dana tersebut berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Hingga kini belum ada laporan resmi atau transparansi dari pemerintah daerah mengenai penggunaan anggaran itu. Kondisi ini membuat masyarakat menilai dana tersebut digunakan tidak semestinya,” tambahnya.
Masyarakat Kepulauan Obi berharap agar pemerintah daerah benar-benar menepati janji dan memperlihatkan keseriusan dalam menyalurkan anggaran tersebut. Mereka berharap dana belasan miliar rupiah itu dapat membawa dampak positif bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara adil dan merata.(*)
