Pasar Ternate 2026: Dibangun Megah, Namun Menyisakan Tangis

Oleh: Fahima Jabalnur

Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun

Jika melintasi Pasar Gamalama atau Pasar Sentral Ternate pada awal tahun 2026, pemandangan yang terlihat tentu jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dulu, setiap hujan turun, area pasar berubah menjadi kubangan becek hingga mencapai mata kaki. Bau amis ikan bercampur sampah menyengat dari berbagai sudut. Lapak pedagang liar meluber hingga ke badan jalan, membuat pejalan kaki harus berdesakan dengan kendaraan bermotor. Tata ruang pasar tampak semrawut, kumuh, dan jauh dari standar kebersihan yang layak.

Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota Ternate mengambil langkah besar dengan melakukan renovasi pasar secara menyeluruh. Drainase dibongkar dan diperbaiki total, toilet umum yang bersih dibangun, panel surya dipasang untuk efisiensi energi, serta tempat pembuangan sampah ditata lebih modern. Tujuannya jelas: menciptakan pasar yang higienis, sehat, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Hasil pembangunan itu memang terlihat nyata. Lingkungan pasar menjadi lebih bersih, tertata, dan tidak lagi dipenuhi bau menyengat. Secara fisik, perubahan ini patut diapresiasi sebagai capaian pemerintah dalam membangun wajah baru kota Ternate. Namun, di balik kemegahan bangunan dan fasilitas modern tersebut, tersimpan persoalan yang jauh lebih besar: nasib para pedagang kecil yang justru semakin terpinggirkan.

Bayangkan kisah seorang pedagang bernama Ibu Aci. Sejak muda, ia berjualan ikan fufu di Pasar Gamalama dengan lapak sederhana berukuran satu kali dua meter. Dari lapak kecil itulah ia membesarkan anak-anaknya, bahkan membiayai salah satu anaknya hingga kuliah. Namun saat penertiban dilakukan, lapaknya dianggap sebagai bangunan liar dan digusur. Ia kemudian dipindahkan ke lantai dua pasar, di lokasi yang jauh dari keramaian pembeli.

Masalah langsung muncul. Pembeli di pasar tradisional umumnya lebih memilih berbelanja di lantai dasar. Akibatnya, lapak baru Ibu Aci sepi pengunjung. Jika dulu ia bisa memperoleh penghasilan sekitar Rp400.000 per hari, kini mendapatkan Rp50.000 saja terasa sulit. Dampaknya bukan sekadar pada pendapatan harian, tetapi juga pada masa depan keluarganya. Anak yang sedang kuliah terpaksa mengambil cuti karena biaya pendidikan tidak lagi mampu dipenuhi.
Kisah Ibu Aci hanyalah satu dari banyak cerita serupa yang dialami para pedagang kecil lainnya. Pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru terasa seperti ancaman bagi mereka yang hidup dari penghasilan harian.

Pemerintah sering menyampaikan bahwa kebijakan ini dilakukan “demi kebaikan bersama.” Namun pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan “bersama” itu? Pemilik kios besar yang memiliki modal kuat tentu masih mampu bertahan. Sebaliknya, pedagang kecil dengan modal pas-pasan justru menjadi kelompok paling rentan terkena dampak.
Pasar memang kini terlihat lebih higienis, tetapi kondisi ekonomi pedagang berubah semakin kritis.

Persoalan lainnya adalah buruknya komunikasi dalam proses penertiban. Banyak pedagang mengaku hanya menerima surat pemberitahuan mendadak tanpa adanya dialog atau musyawarah terlebih dahulu. Tidak ada ruang bagi mereka untuk menyampaikan keberatan atau memilih lokasi yang strategis agar dagangan tetap laku. Bahkan, tidak ada bantuan modal atau fasilitas pendukung untuk memulai kembali usaha mereka setelah dipindahkan.
Padahal, yang dipindahkan bukan sekadar lapak dagangan, melainkan sumber penghidupan keluarga. Ketika proses pembangunan dilakukan tanpa mendengar suara rakyat kecil, maka pembangunan mudah berubah menjadi bentuk ketidakadilan sosial.

Dampak pembangunan ini juga menimbulkan efek berantai bagi masyarakat luas. Karena banyak pedagang kecil kehilangan pelanggan atau berhenti berjualan, pasokan barang di pasar ikut berkurang. Akibatnya, harga kebutuhan pokok seperti cabai, tomat, dan ikan mengalami kenaikan. Masyarakat akhirnya memilih berbelanja di ritel modern atau pasar kecil di lingkungan permukiman.
Ironisnya, pasar yang telah dibangun megah justru mulai kehilangan denyut kehidupan. Suasana tawar-menawar yang dulu ramai perlahan menghilang. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka pasar hanya akan menjadi bangunan indah tanpa ruh ekonomi rakyat di dalamnya.

Pada dasarnya, pembenahan pasar memang sebuah keharusan. Tidak ada yang ingin pasar tradisional tetap kotor dan kumuh. Ternate sebagai kota rempah dan kota kesultanan tentu perlu memiliki pasar yang bersih dan layak. Dari sisi kesehatan masyarakat dan citra kota, langkah pemerintah patut didukung.

Namun pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada fisik bangunan. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang memanusiakan rakyatnya. Tidak ada artinya pasar terlihat megah jika para pedagang justru kesulitan makan dan kehilangan penghasilan.
Pasar bukan sekadar tempat transaksi ekonomi, tetapi juga jantung budaya kota. Daya tarik pasar tradisional bukan hanya pada bangunannya, melainkan pada interaksi sosial di dalamnya: tawar-menawar yang akrab, cerita para pedagang, hingga aroma khas ikan fufu dan rempah-rempah yang menjadi identitas Ternate.

Jika pedagang kecil terus tersingkir dan pasar hanya diisi toko modern yang seragam, maka lambat laun identitas budaya Ternate akan ikut hilang.

Kita semua tentu menginginkan Ternate yang maju. Namun kemajuan tidak boleh hanya diukur dari gedung megah dan fasilitas modern. Kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika pasar menjadi bersih tanpa mematikan penghidupan rakyat kecil; ketika pedagang tetap bisa berjualan dengan layak; ketika anak-anak mereka tetap bisa bersekolah dan kuliah; serta ketika masyarakat merasa nyaman berbelanja.

Sebab jika pembangunan hanya mempercantik kota tetapi diam-diam memiskinkan rakyatnya, maka yang berubah hanyalah tampilan luarnya saja. Luka dan kesedihan tetap tinggal di hati masyarakat kecil.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan tidak sekadar menghadirkan pasar yang indah dipandang, tetapi juga pasar yang adil bagi semua. Sebab pembangunan yang hebat bukanlah pembangunan yang hanya meninggikan bangunan, melainkan pembangunan yang mampu mengangkat kesejahteraan seluruh rakyat tanpa meninggalkan mereka yang paling lemah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *