Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengungkapkan rencana untuk menutup program studi di perguruan tinggi yang tidak relevan dengan kebutuhan kehidupan dunia di masa depan. Hal ini disampaikan Sekjen Kemendiktisaintek Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, pada 23 April 2026.
Badri menyebut program ilmu sosial dan kependidikan menjadi prodi yang mengalami oversupply atau kelebihan pasokan lulusan. Jurusan keguruan atau kependidikan, misalnya, setiap tahun terdapat 490.000 lulusan keguruan, sementara kebutuhan calon guru hanya 20.000 orang.
Tak hanya itu, berdasarkan data yang diperiksa, tahun 2028 Indonesia bahkan berpotensi kelebihan pasokan dokter berdasarkan standar minimal World Bank, apalagi bila terjadi maldistribusi di masing-masing daerah
Pemerintah menunjuk jari pada pendekatan kampus selama ini. Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia menggunakan market-driven strategy. Membuka prodi berdasarkan jurusan yang sedang laris di kalangan calon mahasiswa, yang kemudian berujung pada oversupply lulusan di bidang tersebut.
Akibatnya, ribuan sarjana wisuda setiap tahun ke pasar kerja yang sudah jenuh. Ironinya, lulusan perguruan tinggi (D4, S1, S2, S3) justru mengalami kenaikan tingkat pengangguran menjadi 6,23 persen pada Februari 2025, meningkat dibandingkan Februari 2024 yang hanya sebesar 5,25 persen, sebuah anomali yang menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum menjamin peluang kerja.
Sebagai respons, Kemendiktisaintek menetapkan delapan bidang industri strategis sebagai acuan relevansi prodi masa depan, yakni: kesehatan, ketahanan pangan, digitalisasi, hilirisasi, pertahanan, material maju dan manufaktur, energi, dan maritim.
Evaluasi ini menyasar jurusan administratif, sosial teoretis, dan manufaktur konvensional, guna menekan angka pengangguran terdidik di Indonesia. Jurusan yang masih mempelajari mesin dan manufaktur konvensional tanpa menyentuh advanced materials, semikonduktor, atau robotika industri kemungkinan besar akan dipaksa memperbarui kurikulum secara total atau ditutup.
Berdasarkan analisis para pakar dan arah kebijakan pemerintah, sejumlah prodi dinilai berisiko tinggi:
- Kependidikan/Keguruan — Oversupply ekstrem, jauh melampaui kebutuhan.
- Administrasi Perkantoran Klasik — Dengan fokus nasional pada digitalisasi dan kecerdasan buatan (AI), pekerjaan administratif rutin berisiko tinggi digantikan oleh perangkat lunak dan otomatisasi.
- Ilmu Sosial dan Humaniora Murni — Jurusan yang bersifat sangat teoretis tanpa integrasi dengan sains data atau pemecahan masalah industri mungkin akan dipangkas, karena pemerintah akan lebih memprioritaskan program studi interdisipliner.
- Jurnalisme Berbasis Cetak — Dengan munculnya AI yang mampu menulis artikel berita, konten, dan analisis dengan cepat, jurusan jurnalisme berbasis cetak semakin terpinggirkan
Siapa Sejatinya yang Menentukan “Relevansi”?
Ketika pemerintah menyebut sebuah jurusan “tidak relevan”, relevan menurut siapa dan untuk tujuan apa?
Pengamat pendidikan Darmaningtyas menegaskan bahwa relevansi sebuah jurusan kuliah tidak bisa dilepaskan dari tujuan utama menempuh pendidikan tinggi. Jika kuliah dimaknai sebagai proses membangun dan mengasah pola pikir, maka seluruh jurusan tanpa kecuali akan tetap relevan sepanjang zaman. Namun persoalan muncul ketika kuliah dipersempit hanya sebagai jalan cepat menuju pekerjaan.
Darmaningtyas menekankan bahwa jika pendidikan tinggi diarahkan untuk membentuk cara berpikir kritis, analitis, dan reflektif, maka jurusan-jurusan sosial dan humaniora justru akan terus relevan menghadapi perubahan zaman. Akademisi juga mengingatkan agar pendidikan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan industri, tetapi juga harus menjaga pengembangan nalar kritis dan pembentukan karakter generasi masa depan.
Konsultan pendidikan Ina Liem berpendapat bahwa jurusan tidak selalu perlu dihapus, melainkan diperbarui secara substansial. Sebagai contoh, di luar negeri jurusan Human Resource Management ada yang berubah nama menjadi People and Organisations, dengan pendekatan People Analytics yang menggunakan analisis data manusia. Kemendiktisaintek sendiri membuka ruang untuk kebijakan program interdisipliner atau sistem major-minor sebagai alternatif penutupan total, agar prodi yang ada dapat beradaptasi dengan kebutuhan industri strategis.
Relevansi Adalah Percakapan, Bukan Dekrit
Perdebatan tentang jurusan yang “tidak relevan” pada akhirnya menyentuh pertanyaan filosofis yang lebih dalam: apakah tujuan pendidikan tinggi adalah mencetak tenaga kerja, atau membentuk manusia?
Kebijakan evaluasi dan penutupan prodi memang diperlukan untuk menekan pengangguran terdidik yang terus melonjak. Namun standar relevansi tidak seharusnya hanya didefinisikan oleh kebutuhan industri hari ini, karena industri itu sendiri terus berubah.
Yang paling relevan di masa depan, pada akhirnya, adalah lulusan yang mampu belajar, beradaptasi, dan berpikir kritis, terlepas dari nama jurusan yang tercetak di ijazah mereka.
