Oleh: Nursinta Sukur
Maluku Utara hari ini seolah berdiri di atas gunungan uang. Angka-angka ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Maluku Utara tercatat tumbuh 19,64 persen (year-on-year), meskipun mengalami kontraksi 5,14 persen secara triwulanan (quarter-to-quarter). Nilai Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku bahkan mencapai Rp37.062,1 miliar.
Angka tersebut terdengar megah di ruang rapat pemerintah maupun laporan investor. Namun, realitas di pasar tradisional, kampung nelayan, hingga rumah-rumah kecil di pesisir justru memperlihatkan kondisi yang berbeda. Harga kebutuhan pokok terus naik, biaya hidup semakin mahal, dan daya beli masyarakat melemah.
Di sinilah ironi besar itu terlihat jelas. Ketika rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, perusahaan tambang justru memperoleh keuntungan besar karena ekspor nikel dibayar menggunakan dolar AS. Sebaliknya, masyarakat biasa hidup dengan rupiah yang nilainya terus menurun. Mereka membeli beras, BBM, semen, pupuk, hingga barang elektronik dengan harga yang ikut melonjak akibat depresiasi rupiah.
Artinya, pelemahan rupiah menjadi berkah bagi pemilik modal besar, tetapi berubah menjadi beban harian bagi rakyat kecil.
Kita terlalu sering memuja angka pertumbuhan ekonomi tanpa bertanya: pertumbuhan untuk siapa? Sebab kenyataannya, ledakan ekonomi Maluku Utara masih lebih banyak berputar di kawasan industri tambang daripada masuk ke dapur masyarakat. Kekayaan mineral terus mengalir keluar melalui kapal-kapal ekspor, sementara sebagian desa di sekitar tambang masih bergulat dengan jalan rusak, layanan kesehatan terbatas, serta ketergantungan pangan dari luar daerah.
Depresiasi rupiah bukan sekadar persoalan kurs di layar bank atau berita ekonomi nasional. Dampaknya nyata hingga ke warung kecil dan meja makan keluarga. Ketika rupiah melemah, biaya distribusi meningkat, harga bahan bakar naik, dan ongkos logistik melonjak. Di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, dampak tersebut terasa jauh lebih berat dibandingkan di kota-kota besar di Jawa.
Kelompok yang paling rentan menanggung dampaknya adalah mereka yang penghasilannya tetap: nelayan, petani, guru honorer, pedagang kecil, serta pegawai dengan gaji pas-pasan. Mereka tidak memiliki akses terhadap keuntungan berbasis dolar dan tidak mempunyai perlindungan terhadap inflasi. Setiap pelemahan rupiah perlahan menggerus kemampuan hidup mereka.
Sementara itu, industri tambang terus tumbuh agresif. Investasi masuk dalam jumlah besar, ekspor meningkat, dan aktivitas industri semakin meluas. Namun, jika kemiskinan masih bertahan di tengah pertumbuhan ekonomi setinggi itu, maka ada yang salah dengan arah pembangunan kita. Pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya mampu memperkecil ketimpangan, bukan justru memperlebar jurang antara kawasan industri dan masyarakat sekitar.
Periode 2022–2026 merupakan fase depresiasi rupiah yang paling berkelanjutan. Nilai tukar rupiah melemah dari Rp14.105 pada akhir 2020 hingga mencapai Rp17.761,37 pada Mei 2026. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, normalisasi kebijakan moneter global pascapandemi, serta ketegangan geopolitik yang memperkuat dolar AS secara global.
Tingginya dampak depresiasi di Maluku Utara disebabkan oleh beberapa faktor struktural. Pertama, sebagai daerah kepulauan, Maluku Utara masih sangat bergantung pada barang dari luar daerah, baik dari Jawa, Sulawesi, maupun luar negeri, untuk kebutuhan pangan, sandang, bahan bakar, dan material bangunan. Kedua, keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan logistik menyebabkan harga barang sulit ditekan. Ketiga, harga BBM yang berkorelasi dengan nilai tukar rupiah turut memengaruhi hampir seluruh rantai produksi dan distribusi.
Di sisi lain, depresiasi rupiah memberikan keuntungan kompetitif bagi sektor ekspor, khususnya industri berbasis nikel. Ketika rupiah melemah, perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel yang menerima pembayaran dalam dolar otomatis memperoleh pendapatan rupiah lebih besar tanpa harus meningkatkan volume produksi.
Hal inilah yang menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara justru melonjak pada saat rupiah melemah tajam.
Nilai ekspor Maluku Utara pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai US$3,826 miliar, meningkat sekitar 19,62 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja tersebut didorong oleh sektor pertambangan, khususnya komoditas nikel dan produk olahan logam lainnya. Angka ini sangat besar untuk provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa. Namun, sebagian besar keuntungan ekspor masih terkonsentrasi pada perusahaan-perusahaan besar, sementara dampaknya terhadap ekonomi masyarakat lokal masih terbatas.
Salah satu fakta paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya kemiskinan di tengah ledakan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara, tingkat kemiskinan masih berada pada angka 5,59 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai 74,81 ribu jiwa. Sementara itu, rasio ketimpangan (Gini Ratio) tercatat sebesar 0,275. Fenomena ini merupakan gambaran nyata dari apa yang dalam literatur ekonomi disebut sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam—ketika daerah kaya sumber daya justru gagal menciptakan kesejahteraan yang merata.
Depresiasi rupiah memperparah ketimpangan tersebut. Masyarakat yang hidup dari pendapatan tetap mengalami penurunan daya beli akibat inflasi, sedangkan kelompok yang terhubung dengan industri tambang memiliki perlindungan alami karena pendapatannya berbasis dolar.
Selain itu, depresiasi rupiah juga memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah. Memang, peningkatan aktivitas tambang dan ekspor dapat mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun di sisi lain, pelemahan rupiah juga meningkatkan biaya pembangunan infrastruktur, pengadaan alat, serta teknologi yang masih bergantung pada komponen impor.
Pada akhirnya, pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, investasi, atau besarnya nilai ekspor. Pembangunan sejatinya adalah soal manusia.
Pertanyaan paling penting bukanlah seberapa banyak nikel yang berhasil dijual ke pasar dunia, melainkan apa yang akan diwariskan kepada generasi Maluku Utara setelah era tambang ini berakhir.
Apakah mereka akan mewarisi pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang layak, ekonomi yang kuat, serta lingkungan yang tetap terjaga? Ataukah mereka hanya akan mewarisi angka pertumbuhan tinggi di atas kertas, sementara sumber daya alamnya telah habis?
Maluku Utara masih memiliki peluang besar untuk menentukan arah masa depannya sendiri. Namun peluang itu harus digunakan dengan bijak: memastikan bahwa kekayaan hari ini benar-benar berubah menjadi kesejahteraan bersama, bukan sekadar keuntungan sesaat bagi segelintir pihak.
Nursinta Sukur
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Khairun. Saat ini sedang menempuh mata kuliah Statistik di bawah bimbingan Dr. Nurul Hidayah, S.E., M.Si.
