Oleh: Fanina Kedafota
Ada jarak yang tidak bisa diukur dengan kilometer. Jarak antara angka-angka statistik yang tersusun rapi di meja para perencana pembangunan di Jakarta dengan keringat petani cengkeh di lereng Gamalama, atau nelayan yang pulang tanpa hasil di pesisir Halmahera. Itulah jarak antara data dan derita jarak yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar pembangunan di negeri ini.
Maluku Utara kini berada dalam sorotan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi provinsi ini pada Triwulan I-2026 mencapai 19,64 persen secara tahunan, tertinggi di Indonesia, yang ditopang oleh gelombang investasi nikel di Halmahera. Angka itu kerap disebut dengan bangga dalam berbagai forum resmi. Namun di Desa Lelilef, Halmahera Tengah, ada petani yang justru kebingungan mencari pekerjaan baru setelah lahan perkebunannya dijual kepada perusahaan tambang. Di Desa Kawasi, Pulau Obi, ada nelayan yang harus melaut lebih jauh karena kawasan pesisir berubah menjadi area operasi industri. Pertumbuhan memang terjadi, tetapi tidak semua orang merasakannya dari sisi yang sama.
BPS juga mencatat tingkat kemiskinan Maluku Utara pada September 2025 sebesar 5,59 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya. Sekilas, angka itu tampak menggembirakan. Namun di balik statistik provinsi tersebut, kesenjangan antarwilayah masih menganga. Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu hingga kini masih berstatus daerah tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Utara tahun 2025 memang meningkat menjadi 72,52, tetapi angka itu masih menempatkan provinsi ini dalam deretan sepuluh provinsi dengan IPM terendah secara nasional.
Bahkan, Gubernur Maluku Utara dalam Forum Kepala Daerah akhir 2025 mengakui masih adanya persoalan mendasar terkait kemiskinan dan ketepatan data sosial. Angka-angka tersebut menjadi cermin bahwa daerah yang paling dekat dengan sumber kekayaan justru sering kali menjadi yang paling jauh dari kesejahteraan.
Inilah yang dalam ilmu statistik dikenal sebagai jebakan rata-rata. Angka pertumbuhan 19,64 persen hanyalah rata-rata dari seluruh aktivitas ekonomi di provinsi ini. Padahal, rata-rata tidak pernah bercerita tentang nelayan Kawasi yang kehilangan ruang melautnya, atau keluarga di Desa Bobo yang perlahan kehilangan sumber penghidupan tradisional—berkebun, mencari ikan, dan memanfaatkan hutan—sejak tambang beroperasi di sekitar mereka.
Seorang mahasiswa statistik belajar sejak awal bahwa angka rata-rata tanpa melihat sebarannya ibarat membaca peta tanpa memahami kontur: kita tahu posisi, tetapi tidak mengetahui medan yang sebenarnya.
Hal lain yang perlu dipertanyakan adalah apa yang tidak masuk dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Riset CREA dan Celios (2024) mencatat bahwa biaya kesehatan akibat pencemaran lingkungan, rusaknya ekosistem pertanian dan perikanan, serta hilangnya sumber daya alam bagi generasi mendatang, nyaris tidak pernah muncul dalam laporan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan hanya dihitung dari apa yang dihasilkan, bukan dari apa yang dikorbankan.
Sebagai mahasiswa Ekonomi Pembangunan di Universitas Khairun, saya belajar bahwa tugas seorang ekonom bukan sekadar menghitung, tetapi juga membaca angka dengan jujur dan bertanggung jawab. Ada perbedaan besar antara mengutip data untuk memperindah laporan dengan membaca data untuk menemukan siapa yang belum terlayani. Perbedaan itulah yang menentukan apakah sebuah kebijakan benar-benar mengubah nasib masyarakat atau sekadar mempercantik statistik di atas kertas.
Maluku Utara membutuhkan lebih banyak pembacaan data yang jujur semacam itu—bukan hanya di ruang kuliah, tetapi juga di kantor-kantor perencanaan daerah, di meja para legislator, hingga di tangan para jurnalis yang meliput pembangunan. Literasi statistik bukan semata soal menguasai rumus. Ia adalah keberanian untuk bertanya: angka ini mewakili siapa, dan siapa yang tidak terwakili di dalamnya?
Dari Ternate ke Jakarta memang hanya beberapa jam penerbangan. Namun jarak antara data yang tersusun indah dalam laporan resmi dengan derita yang masih menggenang di kampung-kampung terpencil Maluku Utara adalah jarak yang hanya bisa diperpendek ketika kita berani membaca angka secara jujur, dan lebih berani lagi bertindak atas dasar kebenaran yang tersembunyi di baliknya.
Fanina Kedafota adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Statistik di bawah bimbingan Dr. Nurul Hidayah, S.E., M.Si.
