Protes Kebijakan CSR hingga AMDAL, Massa Kepung Pos PT FHT

HALTIM, POSTTIMUR.COM – Aliansi Pemuda Kecamatan Maba bersama sejumlah organisasi kepemudaan memboikot aktivitas di depan Pos Wato-Wato PT Feni Haltim (FHT), Senin, 16 November 2026. Aksi tersebut dilakukan setelah tuntutan yang disampaikan kepada perusahaan belum diakomodir.
Koordinator Lapangan, M. Jen H. Adam, mengatakan aksi demonstrasi dimulai sejak pagi dan dilanjutkan dengan pertemuan atau hearing bersama pihak perusahaan. Namun, karena hasil pertemuan dinilai belum mengakomodir tuntutan, massa memutuskan melanjutkan pemboikotan hingga sore.
”Karena tidak sesuai dengan tuntutan massa aksi, maka kami melakukan pemboikotan sampai sore nanti. Apabila tuntutan kami hari ini tidak diakomodir PT FHT, kami akan melakukan pemboikotan lanjutan,” kata Korlap saat diwawancara, Senin.
Dalam dokumen tuntutan yang disampaikan kepada perusahaan dan pemerintah daerah, aliansi mendesak PT FHT segera meninjau kembali dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perluasan kawasan industri Buli.
Mereka juga meminta pergantian Manajer CSR PT FHT dan Supervisor Humas, Subarwan Sakoy dan Ruslan. Selain itu, aliansi menyoroti transparansi pengelolaan dana bagi hasil serta alokasi anggaran CSR atau Community Development (Comdev) bagi masyarakat di Kecamatan Maba.
Sedikitnya terdapat 18 poin tuntutan yang disampaikan aliansi. Isu tersebut mencakup persoalan peluang usaha bagi pelaku usaha lokal, penanganan krisis air bersih dan sampah, serta kebijakan perekrutan tenaga kerja yang mengutamakan masyarakat setempat.
Aliansi juga menuntut kepastian pekerja yang sebelumnya dimutasi ke bagian geomin agar dapat kembali bekerja di pabrik, klarifikasi dugaan intervensi oknum pegawai Human Capital (HC) dalam proses rekrutmen, serta transparansi dana CSR perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Maba.
Tuntutan lainnya meliputi percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Buli, penanganan dugaan pelanggaran ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh mitra kerja, percepatan penyelesaian dokumen Road Map TJSL, hingga pengalokasian anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar Rp50 miliar per tahun.
Massa turut meminta dukungan anggaran bagi lembaga adat Suku Buli, bantuan sarana dan prasarana nelayan serta petani, dan perbaikan mekanisme pengelolaan bantuan pendidikan bagi mahasiswa.
Korlap menjelaskan, tuntutan tersebut tidak hanya ditujukan kepada PT FHT, tetapi juga telah disampaikan kepada Antam Group, termasuk PT Sumberdaya Arindo (SDA) dan PT Nusa Karya Arindo (NKA).
Menurut dia, sejumlah tuntutan yang disampaikan kepada Antam Group, SDA, dan NKA telah diakomodir. Namun, PT FHT disebut belum mengakomodir tuntutan yang diajukan aliansi.
Dalam catatan pada dokumen tuntutan, aliansi juga memberikan peringatan kepada pihak perusahaan dan pemerintah daerah. Mereka menyatakan akan menghentikan sementara aktivitas operasional perusahaan apabila tuntutan tidak direalisasikan.
Sementara kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, aliansi mengancam menghentikan sementara pelayanan di kantor desa dan kantor kecamatan apabila dukungan kebijakan yang diminta tidak dilaksanakan.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen PT FHT mengenai tuntutan massa maupun hasil pertemuan yang berlangsung pada Saat hering. (Red)

