Ketua DPRD Haltim Tagih Kepastian Pembayaran Utang DBH Rp47 Miliar

HALTIM, POSTTIMUR.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara memastikan sisa utang Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp47 miliar tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Haltim, Idrus E. Maneke, menegaskan pencatatan tersebut penting untuk menjamin kejelasan status piutang sekaligus memastikan kewajiban Pemprov Malut terhadap Kabupaten Halmahera Timur tidak diabaikan.
“Kami ingin memastikan, kalau misalnya dimasukkan ke dalam APBD 2027 sebagai piutang, berarti itu tercatat sebagai kewajiban yang harus dibayar. Jangan sampai tidak masuk sebagai catatan piutang di dokumen APBD 2027,” kata Idrus, Selasa (17/11/2026).
Menurut Idrus, berdasarkan keterangan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Haltim, piutang DBH tersebut telah dicantumkan dalam dokumen APBD sejak 2026, termasuk dalam APBD Perubahan.
Karena itu, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim lebih intensif berkomunikasi dengan Pemprov Malut untuk memperjuangkan pembayaran hak daerah tersebut.
Idrus menilai, langkah yang perlu segera dilakukan adalah membangun koordinasi langsung dengan Gubernur Maluku Utara maupun Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Maluku Utara guna mendorong realisasi pembayaran.
Ia menegaskan, utang DBH sebesar Rp47 miliar bukan angka kecil bagi Haltim. Apalagi, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah itu masih menghadapi berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan hingga pengentasan kemiskinan.
“Nilai Rp47 miliar itu sangat besar bagi Halmahera Timur. Dengan sumber daya alam yang melimpah, tetapi masih masuk kategori daerah tertinggal, infrastruktur dasar yang belum tuntas, dana ini sangat diharapkan untuk membantu mewujudkan visi-misi kepala daerah,” tegasnya.
Selain memperjuangkan pencairan, DPRD Haltim juga mengingatkan agar penggunaan dana DBH tersebut nantinya tetap mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Idrus tidak ingin proses pembahasan maupun pencairan dana justru mengabaikan kepentingan kabupaten melalui kesepakatan sepihak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
“Jangan sampai gubernur bilang dicairkan, tetapi fokus kegiatannya tidak sesuai dengan visi-misi daerah. Gubernur punya visi-misi sendiri, dan kita di kabupaten juga butuh dana itu untuk mewujudkan visi-misi kepala daerah kita,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Haltim berencana menggunakan jalur kelembagaan dengan membangun komunikasi bersama DPRD Provinsi Maluku Utara.
Melalui fungsi pengawasan dan pembahasan APBD mendatang, DPRD Haltim berharap DPRD Provinsi ikut memberikan tekanan politik kepada Pemprov Malut agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran DBH kepada pemerintah kabupaten/kota, khususnya Halmahera Timur.(Red)

