Breaking News

HMI Sorong Pertanyakan Legalitas Gedung KNPI yang Beralih Fungsi Jadi Polsek Sorong Barat

Oleh Riski Mansur - 17 Nov 2026 WIT

SORONG, POSTTIMUR.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong mempertanyakan status kepemilikan dan dasar hukum pengalihfungsian Gedung Sekretariat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Sorong yang kini digunakan sebagai Kantor Polsek Sorong Barat.

HMI menilai, penggunaan gedung yang sebelumnya diperuntukkan bagi aktivitas kepemudaan tersebut perlu mendapat penjelasan terbuka, terutama menyangkut status aset, mekanisme penyerahan, serta prosedur administrasi yang menjadi dasar perubahan fungsi bangunan.

Persoalan ini bukan berkaitan dengan penolakan terhadap keberadaan institusi kepolisian maupun pelayanan keamanan masyarakat. Namun, HMI menegaskan bahwa transparansi dan kepastian hukum dalam penggunaan aset publik harus menjadi perhatian bersama.

HMI Cabang Sorong mempertanyakan apakah Gedung Sekretariat KNPI tersebut merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Sorong, aset organisasi KNPI, atau bangunan yang diperoleh melalui mekanisme hibah maupun bentuk pemanfaatan lainnya.

Jika gedung tersebut merupakan aset pemerintah daerah, maka perlu dijelaskan mekanisme pemanfaatan, penyerahan penggunaan, serta keputusan administrasi yang menjadi dasar penggunaannya oleh Polsek Sorong Barat.

Sebaliknya, apabila merupakan aset organisasi KNPI, perlu ada kejelasan mengenai persetujuan pihak yang memiliki kewenangan serta mekanisme organisasi yang melandasi perubahan fungsi bangunan tersebut.

Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Sorong, Muh. Irwan Saputra, menegaskan bahwa Kapolres Sorong Kota harus memberikan klarifikasi resmi terkait proses pengalihfungsian Gedung KNPI menjadi Kantor Polsek Sorong Barat.

“Jangan sampai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi kepentingan dan aktivitas kepemudaan dialihfungsikan begitu saja tanpa kejelasan status aset dan prosedur hukumnya. Kami ingin mengetahui siapa pemilik sah gedung tersebut, siapa yang memberikan persetujuan, dan atas dasar keputusan apa gedung itu kemudian digunakan sebagai Polsek Sorong Barat. Ini bukan persoalan kepentingan institusi, melainkan persoalan transparansi dan kepastian hukum yang harus dijelaskan kepada masyarakat,” tegas Irwan.

Menurut HMI, institusi kepolisian sebagai bagian dari penegak hukum juga harus menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam penggunaan fasilitas yang bersumber dari aset pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Atas dasar itu, HMI Cabang Sorong menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mendesak Kapolres Sorong Kota memberikan klarifikasi resmi mengenai dasar hukum dan prosedur pengalihfungsian Gedung Sekretariat KNPI menjadi Kantor Polsek Sorong Barat.

Kedua, meminta penjelasan apakah penggunaan gedung tersebut didasarkan pada surat pinjam pakai, hibah, penyerahan aset, perjanjian kerja sama, atau mekanisme hukum lainnya.

Ketiga, meminta keterbukaan dokumen administrasi yang menjadi dasar penggunaan gedung, termasuk surat persetujuan, berita acara serah terima, serta keputusan pihak berwenang sepanjang dapat diakses publik sesuai ketentuan hukum.

Keempat, mendesak Pemerintah Kota Sorong melalui BPKAD menjelaskan status pencatatan aset gedung tersebut dan memastikan proses pengalihfungsian sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kelima, meminta KNPI Kota Sorong memberikan penjelasan mengenai proses persetujuan dan mekanisme organisasi terkait perubahan penggunaan gedung.

Keenam, apabila ditemukan ketidaksesuaian prosedur atau persoalan administrasi, HMI meminta pihak berwenang melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan.

HMI Cabang Sorong menegaskan, pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap institusi kepolisian, melainkan bentuk kontrol sosial mahasiswa untuk memastikan pengelolaan aset yang berkaitan dengan kepentingan publik berjalan secara transparan dan akuntabel.

“Kami tidak ingin persoalan ini menjadi preseden bahwa fasilitas kepemudaan dapat berubah fungsi tanpa penjelasan yang transparan kepada organisasi kepemudaan dan masyarakat,” lanjut Irwan.

HMI pun menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.

“Kapolres Sorong Kota harus menjawab secara terbuka: atas dasar hukum apa Gedung Sekretariat KNPI dialihfungsikan menjadi Polsek Sorong Barat? Siapa yang memberikan persetujuan, dan bagaimana prosedur penyerahan maupun penggunaan aset tersebut?” tutupnya.

Reporter: Zahra

Back To Top