Oleh: Dian Ande
Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Ekonomi Pembangunan
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, jembatan, pembangkit listrik, dan sistem transportasi massal dianggap sebagai tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan konektivitas, efisiensi distribusi, serta mendukung kelancaran aktivitas industri dan perdagangan.
Namun, kemajuan di bidang infrastruktur juga membawa tantangan baru, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan. Proyek-proyek besar sering kali mengabaikan keberlanjutan ekosistem, menimbulkan degradasi lingkungan, dan bahkan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal. Oleh karena itu, muncul perdebatan penting: apakah pembangunan infrastruktur merupakan langkah maju menuju kesejahteraan, atau justru menjadi ancaman bagi lingkungan hidup?
Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi
Dalam kerangka ekonomi pembangunan, infrastruktur memegang peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta mempercepat modernisasi suatu negara. Investasi pada infrastruktur memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luas. Jalan yang baik mempercepat distribusi barang, pelabuhan yang efisien meningkatkan ekspor, dan jaringan listrik yang stabil mendorong pertumbuhan industri dan usaha kecil.
Menurut teori ekonomi klasik dan neo-klasik, pembangunan infrastruktur termasuk dalam investasi publik yang mampu meningkatkan produktivitas nasional. Dalam jangka panjang, keberadaan infrastruktur yang memadai dapat menarik investasi swasta, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Misalnya, proyek tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatera tidak hanya menghubungkan wilayah-wilayah penting, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi daerah sekitar.
Lebih dari itu, infrastruktur digital seperti jaringan internet dan telekomunikasi juga kini menjadi kebutuhan utama dalam pembangunan ekonomi modern. Di era ekonomi digital, konektivitas internet menjadi prasyarat utama untuk mendukung inovasi, pendidikan, e-commerce, dan sektor jasa lainnya.
Biaya Lingkungan dari Pembangunan Infrastruktur
Meskipun membawa manfaat ekonomi yang besar, pembangunan infrastruktur juga memiliki sisi gelap, yaitu ancaman terhadap lingkungan. Banyak proyek infrastruktur dibangun di atas kawasan hutan, pesisir, atau wilayah konservasi yang kaya keanekaragaman hayati. Proses pembangunan seperti penggundulan hutan, reklamasi, dan penggalian lahan dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang parah.
Contohnya, pembangunan jalan di kawasan hutan Kalimantan telah membuka akses bagi penebangan liar dan mempercepat fragmentasi hutan tropis. Akibatnya, habitat satwa langka seperti orangutan semakin menyempit. Selain itu, proyek reklamasi di kawasan pesisir sering menimbulkan kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, serta mengganggu ekosistem perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir.
Proyek infrastruktur besar seperti bendungan juga memiliki dampak sosial dan ekologis yang besar. Bendungan Jatigede di Jawa Barat, misalnya, menyebabkan penggenangan ribuan hektare lahan produktif dan memaksa ribuan warga untuk direlokasi. Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat juga kehilangan identitas budaya yang melekat pada wilayah mereka.
Tak hanya itu, pembangunan yang mengandalkan energi fosil, seperti PLTU batu bara, menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar yang mempercepat pemanasan global dan perubahan iklim. Polusi udara, pencemaran air, dan limbah konstruksi juga menjadi masalah serius yang kerap diabaikan dalam proses pembangunan.
Pembangunan Berkelanjutan: Jalan Tengah yang Perlu Diperjuangkan
Untuk menjawab tantangan ini, konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) harus menjadi kerangka utama dalam setiap kebijakan infrastruktur. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan sosial hanya akan menghasilkan kemajuan semu yang tidak bertahan lama.
Pembangunan berkelanjutan mendorong penggunaan sumber daya secara efisien, memperhatikan keseimbangan ekosistem, serta menjamin keadilan antar generasi. Dalam konteks infrastruktur, hal ini berarti mengintegrasikan prinsip-prinsip infrastruktur hijau (green infrastructure), seperti: Menggunakan bahan bangunan ramah lingkungan, Merancang sistem drainase dan sanitasi yang alami, Memprioritaskan transportasi publik ramah lingkungan, danMenjaga ruang terbuka hijau sebagai bagian dari proyek pembangunan.
Contoh nyata dari pendekatan ini dapat dilihat pada pembangunan MRT Jakarta yang didesain untuk mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan bermotor. Selain itu, pengembangan pembangkit energi terbarukan seperti PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) dan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu) juga merupakan langkah strategis dalam mewujudkan infrastruktur berkelanjutan.
Kebijakan Pemerintah dan Peran Masyarakat
Pemerintah memegang peran sentral dalam memastikan pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi ketat terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pemantauan proyek secara berkala, serta penerapan insentif dan disinsentif terhadap proyek yang tidak memenuhi standar lingkungan.
Transparansi dan partisipasi publik juga menjadi kunci penting. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan proyek, terutama jika pembangunan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Banyak konflik lahan dan protes warga timbul karena ketidakterbukaan informasi dan pengabaian terhadap hak masyarakat adat.
Sektor swasta pun dituntut untuk lebih bertanggung jawab melalui penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pelaksanaan proyek. Investasi yang bertanggung jawab akan memberikan dampak jangka panjang yang positif, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial dan ekologis.
Sebagai konklusi Pembangunan infrastruktur adalah elemen penting dalam proses ekonomi pembangunan. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, jika dilakukan tanpa perencanaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur justru dapat menjadi bumerang yang merusak lingkungan dan kehidupan sosial.
Oleh karena itu, pembangunan harus mengintegrasikan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang. Konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis iklim global dan kerusakan lingkungan yang terus berlangsung.
Dengan kebijakan yang tepat, partisipasi publik, serta komitmen bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, pembangunan infrastruktur tidak harus menjadi ancaman lingkungan. Sebaliknya, ia bisa menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih adil, hijau, dan berkelanjutan.
