Oleh: Intan Latif
Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Manajemen
Maluku Utara, provinsi kepulauan yang terletak di bagian timur Indonesia, telah mengalami perjalanan pembangunan yang menarik sejak pembentukannya sebagai provinsi terpisah pada tahun 1999. Salah satu indikator utama untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu wilayah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM merupakan pengukuran komparatif dari harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup yang layak untuk semua negara atau wilayah di dunia. Di Indonesia, IPM menjadi alat ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah yang berfokus pada manusia sebagai subjek pembangunan.
Berdasarkan data terkini, IPM Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, IPM Maluku Utara tercatat sekitar 68,5 poin, mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan, posisi IPM Maluku Utara masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai angka 72,3 poin.
Komponen IPM di Maluku Utara
1. Kesehatan: Aspek kesehatan di Maluku Utara menunjukkan kemajuan dengan peningkatan angka harapan hidup menjadi sekitar 68 tahun. Tantangan utama dalam bidang kesehatan meliputi keterbatasan akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan terpencil dan distribusi tenaga medis yang belum merata.
2. Pendidikan: Sektor pendidikan di Maluku Utara masih memerlukan perhatian khusus. Meskipun rata-rata lama sekolah telah meningkat menjadi sekitar 9 tahun, angka ini masih di bawah target nasional. Beberapa kabupaten masih menghadapi persoalan seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan dan kualitas pengajaran yang perlu ditingkatkan.
3. Ekonomi: Pengeluaran per kapita masyarakat Maluku Utara menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat kesenjangan ekonomi antar kabupaten/kota. Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata menjadi tumpuan ekonomi daerah, dengan potensi tambang juga mulai dikembangkan.
Baca Juga:
- Sistem Ekonomi Indonesia: Pilar Ketahanan Dan Pertumbuhan Di Tengah Tantangan Global 2025
- Kedaulatan Ekonomi Maritim Maluku Utara: Menggali Potensi dan Mengatasi Tantangan
Terdapat kesenjangan IPM yang signifikan antara kabupaten/kota di Maluku Utara. Kota Ternate dan Tidore Kepulauan memiliki IPM tertinggi, sementara kabupaten seperti Pulau Taliabu dan Halmahera Selatan masih tertinggal. Kondisi geografis berupa wilayah kepulauan menjadi salah satu faktor penyebab disparitas ini.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan IPM, di antaranya: Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di daerah-daerah terpencil. Program beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sektor ekonomi potensial seperti perikanan, pariwisata, dan pertanian. Peningkatan konektivitas antar pulau untuk mengurangi kesenjangan wilayah
Tantangan utama dalam peningkatan IPM Maluku Utara meliputi kondisi geografis kepulauan, keterbatasan infrastruktur, dan pemerataan pembangunan. Namun, potensi sumber daya alam yang melimpah, kekayaan budaya, dan posisi strategis dalam jalur perdagangan timur Indonesia menawarkan peluang besar untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Meskipun mengalami peningkatan, IPM Maluku Utara masih memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Fokus pembangunan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses kesehatan, dan pengembangan ekonomi yang inklusif. Dengan potensi yang dimiliki dan komitmen kuat untuk pembangunan berkelanjutan, Maluku Utara memiliki prospek cerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa depan.
