Oleh: Ririn M Sofutu
Universitas Khairun Ternate, Prodi Manajemen
Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap dunia ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam hubungan antara dinamika kependudukan dan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari publikasi resmi dan laporan institusi nasional serta internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk usia produktif tidak selalu diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan pengangguran struktural. Diperlukan sinergi kebijakan antara pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengembangan SDM agar bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan nasional suatu negara. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak hanya berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, tetapi juga membawa konsekuensi langsung terhadap struktur ketenagakerjaan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, tengah berada pada fase yang dikenal sebagai bonus demografi—yakni kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278,7 juta jiwa, di mana sekitar 70,72% berada pada kelompok usia produktif (Badan Pusat Statistik, 2023).
Fenomena bonus demografi ini seharusnya menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penduduk usia produktif yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila diarahkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui penciptaan lapangan kerja yang memadai, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan sektor-sektor ekonomi produktif. Namun, kenyataannya tidak semua penduduk usia produktif berhasil terserap dalam dunia kerja secara optimal. Hal ini tercermin dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada Agustus 2023 mencapai angka 5,32% (Badan Pusat Statistik, 2023). Selain itu, masih tingginya proporsi pekerja di sektor informal yang mencapai 59,31% menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja belum memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak dan perlindungan ketenagakerjaan yang memadai (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023).
Di sisi lain, dinamika kependudukan juga memunculkan persoalan mismatch atau ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan pendidikan menengah maupun tinggi yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sistem pelatihan vokasi dan keterbatasan informasi pasar kerja yang dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga memperburuk ketidaksesuaian antara pencari kerja dan lapangan kerja yang tersedia (ILO, 2022; UNDP Indonesia, 2023).
Ketimpangan wilayah juga menjadi tantangan tersendiri dalam konteks ketenagakerjaan. Daerah perkotaan cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan, meskipun secara umum peluang ekonomi lebih besar di kota. Hal ini mengindikasikan bahwa urbanisasi yang tinggi tidak selalu dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja yang merata dan berkualitas (Sakernas, 2023). Sebaliknya, daerah-daerah terpencil dan pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta minimnya investasi ekonomi yang berkelanjutan.
donesia menunjukkan dampak yang signifikan terhadap ketenagakerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai negara dengan populasi besar, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara laju pertumbuhan jumlah penduduk dan kapasitas pasar tenaga kerja. Berikut adalah temuan utama yang dihasilkan dari penelitian ini:
1. Ketimpangan Wilayah: Salah satu isu utama dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Data menunjukkan bahwa daerah perkotaan mencatat tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Fenomena ini terutama dipengaruhi oleh migrasi urban, di mana banyak penduduk dari daerah pedesaan berpindah ke kota-kota besar dengan harapan mendapatkan peluang kerja yang lebih baik. Namun, pertumbuhan lapangan kerja di kota-kota besar tidak sebanding dengan laju migrasi penduduk. Akibatnya, banyak penduduk kota yang terjebak dalam pengangguran atau pekerjaan dengan kualitas rendah (sektor informal) karena ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan pasar kerja yang tersedia.
Di sisi lain, meskipun wilayah pedesaan mungkin memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah, akses terhadap pekerjaan yang layak dan terjamin di daerah tersebut sangat terbatas. Sumber daya manusia yang ada di pedesaan seringkali terhambat oleh kurangnya pendidikan yang memadai serta minimnya peluang untuk berkarier di sektor-sektor produktif. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas sumber daya manusia di Indonesia menjadi tantangan besar dalam menghadapi dinamika kependudukan. Berdasarkan data yang ada, mayoritas angkatan kerja di Indonesia hanya memiliki pendidikan sampai tingkat menengah (SMA/sederajat), dan hanya sebagian kecil yang memiliki pendidikan tinggi atau keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh industri. Ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki angkatan kerja dengan kebutuhan pasar kerja dikenal dengan istilah mismatch skill. Mismatch skill ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka pengangguran terbuka di Indonesia, meskipun terdapat banyak lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi karena keterbatasan kualifikasi pencari kerja.
Penting untuk mencatat bahwa meskipun Indonesia telah mengalami peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, banyak dari mereka yang kesulitan untuk memasuki dunia kerja karena kurangnya keterampilan praktis yang dibutuhkan industri. Selain itu, ketidakmampuan pendidikan formal untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan perubahan dalam permintaan pasar tenaga kerja juga memperburuk situasi ini. Untuk itu, pendidikan vokasional dan pelatihan keterampilan yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan industri menjadi salah satu solusi yang harus diprioritaskan.
Beberapa contoh sektor informal yang mendominasi adalah pekerja di bidang perdagangan, pertanian, dan layanan dengan status pekerja lepas (freelance) atau buruh harian. Meskipun sektor informal ini memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi Indonesia, pekerja di sektor ini sering kali berada dalam kondisi yang rentan, baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Hal ini semakin memperburuk kesenjangan kesejahteraan antara pekerja sektor formal dan informal. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kualitas sektor formal, memberikan pelatihan bagi pekerja informal, serta memperkuat sistem jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal.
Indonesia, dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar, seharusnya dapat memanfaatkan bonus demografi ini untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, bonus demografi ini belum dimanfaatkan secara optimal. Tanpa kebijakan yang tepat untuk mengelola tenaga kerja usia produktif, Indonesia berisiko mengalami masalah sosial dan ekonomi yang besar, seperti peningkatan angka pengangguran dan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Bonus demografi yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai justru dapat berpotensi menjadi beban bagi negara.
Baca Juga:
- Analisis Kependudukan dan Ketenagakerjaan di Maluku Utara
- Analisis Distribusi Pendapatan di Provinsi Maluku Utara
Pemerintah perlu merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang dapat mengelola potensi bonus demografi dengan memaksimalkan produktivitas tenaga kerja melalui pengembangan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, penting untuk mendorong investasi di sektor-sektor yang padat karya, seperti manufaktur, konstruksi, dan pariwisata, yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Program kewirausahaan juga harus didorong sebagai alternatif untuk menciptakan lapangan kerja, khususnya di kalangan pemuda yang memiliki potensi besar untuk berinovasi dan menciptakan usaha baru.
Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pasar tenaga kerja Indonesia, diperlukan berbagai kebijakan strategis. Beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan antara lain:
Peningkatan Pendidikan Vokasional: Program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang berbasis industri harus diperluas untuk memastikan bahwa angkatan kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Penciptaan Lapangan Kerja di Sektor Padat Karya: Pemerintah perlu fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja, seperti industri manufaktur, infrastruktur, dan pariwisata.
Pemberdayaan Sektor Informal: Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar bagi sektor informal, seperti pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) serta peningkatan akses terhadap jaminan sosial dan kesehatan bagi pekerja informal.
Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan Tinggi dan Keterampilan: Penyelarasan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja menjadi kunci untuk mengurangi mismatch skill yang saat ini menjadi masalah utama dalam ketenagakerjaan.
Pertumbuhan penduduk yang tinggi di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi sektor ketenagakerjaan. Meskipun berada dalam masa bonus demografi, belum optimalnya kualitas SDM dan ketersediaan lapangan kerja menyebabkan potensi ini belum tergarap maksimal. Diperlukan kebijakan yang integratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja, mendorong sektor formal, dan menciptakan peluang usaha baru.
