Oleh: Firman Amanur
Mahasiswa Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, tanah dan laut bukan sekadar bentang alam. Keduanya adalah denyut kehidupan masyarakat adat—tempat mereka tumbuh, hidup, dan menjaga warisan leluhur dengan penuh hormat. Hutan dilindungi seolah bagian dari diri, sungai dipanggil dengan nama-nama penuh makna, dan tanah dimanfaatkan secukupnya, tanpa keserakahan. Tapi realitas itu kini perlahan pudar. Pemerintah yang semestinya menjadi mitra rakyat, justru larut dalam gelapnya kekuasaan dan gemerlapnya janji investasi.
Masuknya investasi tambang bagaikan badai yang datang tiba-tiba: cepat, gemuruh, dan penuh janji. Pembangunan, lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi seakan menjadi mantra yang memabukkan. Namun, di balik itu semua, masyarakat lingkar tambang hanya menyaksikan ilusi. Tanah adat dirampas tanpa mufakat, laut tercemar limbah industri, dan kampung-kampung kehilangan jati dirinya. Pendidikan masih tertinggal, layanan kesehatan tak kunjung membaik, dan harga kebutuhan pokok terus melambung. Di Halmahera Timur, masyarakat masih menggantungkan hidup pada kebun dan laut, tetapi ruang hidup mereka semakin terdesak. Di Halmahera Tengah, desa-desa produktif menjelma penonton di tanah sendiri.
Pemerintah seolah kehilangan kompas. Mereka lebih sibuk mengurus izin tambang dan melayani kepentingan investor, ketimbang memperhatikan anak-anak desa yang sekolahnya nyaris roboh, petani yang kehilangan akses pasar, dan keluarga yang makan hanya sekali sehari. Mereka lupa bahwa masyarakat adat bukan hambatan pembangunan, melainkan akar yang menopang keberlanjutan hidup.
Masalah ini bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia adalah soal relasi kuasa: siapa yang menentukan arah pembangunan, dan siapa yang harus menanggung akibatnya. Pemerintah daerah semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan menjadi kepanjangan tangan oligarki tambang. Ketika masyarakat adat bicara soal tanah, mereka sedang memperjuangkan keberlangsungan hidup. Sayangnya, pemerintah lebih sering memandangnya sebagai aset yang bisa ditukar dengan angka keuntungan.
Baca Juga:
Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan harapan pada tambang sebagai satu-satunya solusi. Pembangunan sejati harus tumbuh dari bawah: koperasi warga, pendidikan berbasis kearifan lokal, pelatihan wirausaha yang relevan, dan pengakuan atas hak ulayat. Pemerintah harus hadir setiap hari di tengah rakyat—bukan hanya menjelang pemilu. Karena pembangunan sejati bukanlah angka-angka statistik, melainkan kemampuan negara memenuhi kebutuhan riil warganya.
Kini saatnya pemerintah keluar dari bayang-bayang kegelapan. Kembalilah melihat rakyat bukan sebagai beban, tapi sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan. Dengarkan suara mereka dengan nurani, bukan hanya melalui lensa birokrasi dan bisnis. Jangan sampai pemerintah hanya sibuk membangun jalan ke tambang, tapi lupa membangun masa depan bagi generasi muda di desa-desa.
Jika masyarakat adat terus dikorbankan, maka kehancuran itu bukan hanya milik mereka, tapi akan menjadi musibah bersama. Saat hutan menghilang, laut tercemar, dan tanah kehilangan kesuburannya—uang dari tambang tak akan mampu membeli masa depan. Maka suara kita harus terus lantang, karena dalam diam, kegelapan hanya akan semakin pekat. Dan jika pemerintah terus berjalan tanpa arah, mereka akan lupa bahwa kekuasaan bukan berasal dari meja perusahaan, tapi dari rakyat yang memberi mandat.
