Oleh: Nanda Sofiana
Mahasiswa Program Studi Manajemen, Universitas Khairun Ternate
Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Ketika harga-harga kebutuhan pokok melonjak, kelompok masyarakat rentan adalah yang paling terdampak. Oleh karena itu, pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah.
Baru-baru ini, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara melakukan evaluasi terhadap peran fiskal daerah dalam pengendalian inflasi, khususnya di Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan perannya secara efektif dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing.
Inflasi yang stabil bukan hanya menciptakan kepastian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada pelaku usaha dan investor. Dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga, dan iklim investasi menjadi lebih kondusif. Hal ini tentu sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah seperti Maluku Utara yang sedang giat membangun dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Evaluasi ini juga menyoroti strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) sebagai pendekatan utama dalam pengendalian inflasi daerah. Strategi ini hanya akan efektif bila didukung oleh perencanaan yang matang dan implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah memiliki peta jalan pengendalian inflasi yang sejalan dengan kebijakan pusat.
Baca Juga:
Membangun Tanpa Merusak: Tantangan Perencanaan Wilayah Berkelanjutan di Maluku Utara
Maluku Utara Bangkit: Membangun Masa Depan dari Potensi Lokal
Lebih dari itu, koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran juga menjadi kunci keberhasilan. Tanpa pengawalan regulasi yang kuat, akuntabilitas anggaran yang jelas, dan evaluasi yang berkelanjutan, maka berbagai program hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa dampak nyata.
Melalui evaluasi ini, kita berharap pemerintah daerah dapat memperkuat perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi. Tidak hanya dalam bentuk kebijakan fiskal yang tepat, tetapi juga melalui sinergi antarlembaga dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, pengendalian inflasi bukan hanya menjadi target angka, tetapi menjadi bagian dari upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku Utara.
