POSTTIMUR.com, JAKARTA–Lembaga Survei Studi Indonesia Raya merilis hasil survei terbaru mengenai evaluasi publik terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Rabu, 20 Agustus 2025
Survei yang dilakukan di 30 provinsi dengan melibatkan 2.400 responden ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus menyoroti lima menteri yang dinilai bermasalah dan direkomendasikan untuk segera di-reshuffle.
Survei dilakukan melalui wawancara telepon kepada responden berusia di atas 18 tahun dengan pendidikan minimal SMP sederajat. Margin of error survei ini sebesar ±5% dengan tingkat kepercayaan 95%.
Kinerja Kabinet Turun Drastis
Hasil survei memperlihatkan 69,5% responden memberikan penilaian positif terhadap kinerja Kabinet Merah Putih. Namun, angka tersebut dinilai turun drastis dibandingkan survei sebelumnya. Sementara itu, 30,5% responden menyatakan tidak puas.
“Penurunan ini menunjukkan adanya erosi kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya pada sejumlah kementerian yang dianggap bermasalah,” ungkap peneliti Studi Indonesia Raya dalam keterangannya.
Lima Menteri Bermasalah
Ketika diminta menilai kinerja menteri, publik menyoroti beberapa nama yang masuk dalam daftar lima besar untuk segera diganti:
1. Budi Arie Setiadi (Menteri Koperasi, eks Menkominfo) – 22,5% responden meminta diberhentikan terkait dugaan kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024.
2. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri KKP) – 20,5% responden menilai lamban dalam menangani kasus pagar laut di kawasan Tangerang PIK 3.
3. Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM) – 18,5% responden menyoroti masalah distribusi tabung gas 3 kg dan isu tambang nikel di Raja Ampat, Papua.
4. Maruarar Sirait (Menteri Perumahan) – 17,5% responden mengkritisi wacana kontroversial pengurangan luas rumah subsidi menjadi hanya 18 m² bangunan dengan lahan 25 m².
5. Maman Abdurahman (Menteri UMKM) – 16% responden menilai bermasalah akibat surat resmi kementerian yang digunakan untuk kunjungan “misi budaya” istri menteri ke Eropa, yang dipandang melanggar etika publik.
Selain itu, 5% responden menyatakan tidak tahu atau enggan memberikan jawaban.
Rekomendasi Survei
Lembaga Studi Indonesia Raya menilai pemerintah perlu berani menerapkan mekanisme fit and proper test yang lebih ketat dalam memilih menteri, bukan sekadar berdasarkan pertimbangan politik. Keterlibatan lembaga independen seperti KPK, Ombudsman, atau panel ahli disarankan sebagai langkah screening awal.
“Kalau pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan publik, tidak cukup hanya dengan klarifikasi atau bantahan setiap kali kasus muncul. Dibutuhkan sistem preventif, mekanisme kontrol kuat, serta sanksi tegas bagi pelanggar,” jelas laporan tersebut.
Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan diharapkan dapat tetap terjaga di tengah sorotan publik yang semakin kritis.**
