POSTTIMUR.COM, TERNATE- Kebijakan pembangunan infrastruktur jalan oleh Pemerintah Kota di Ternate, Maluku Utara, dinilai masih timpang dan belum menyentuh asas pemerataan, khususnya di wilayah Pulau Moti. Sorotan tersebut disampaikan oleh Muis Ade, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun sekaligus warga setempat, Senin (23/3/2026).
Muis menyoroti kerusakan parah di sejumlah titik akses utama, mulai dari Kelurahan Moti Kota, perbatasan Moti Kota dan Tafamutu, Tanjung Pura (Takofi), hingga perbatasan Tafaga dan Tadenas. Menurutnya, di tengah klaim penyelesaian puluhan ruas jalan dengan anggaran sekitar Rp30 miliar, kondisi jalan lingkar Moti justru terabaikan.
“Ini bukan lagi sekadar ketimpangan pelayanan, tetapi pengabaian hak dasar masyarakat Moti sebagai bagian dari warga Kota Ternate,” tegasnya.
Ia menjelaskan, secara konstitusional pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas publik yang layak. Kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengendara, menurutnya, berpotensi melanggar prinsip pelayanan publik serta tanggung jawab penyelenggara jalan.
Muis juga mengingatkan adanya potensi sanksi hukum bagi penyelenggara jalan apabila kerusakan dibiarkan hingga menyebabkan kecelakaan. Ia menilai pembiaran terhadap kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kebijakan dan berpotensi menjadi persoalan serius.
“Pembiaran ini mencerminkan lemahnya kebijakan dan berpotensi menjadi pelanggaran hukum yang serius. Ironisnya, masyarakat justru diminta menunggu hingga APBD 2026 yang belum memiliki kepastian,” tambahnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Ternate segera mengambil langkah nyata sebelum muncul korban jiwa akibat infrastruktur yang tidak layak di wilayah BAHIM (Batang Dua, Hiri, dan Moti). Menurutnya, pembangunan seharusnya tidak hanya berpusat di Pulau Ternate, tetapi harus menyentuh seluruh wilayah secara adil dan akuntabel.
“Pemerataan pembangunan adalah hak masyarakat. Jangan sampai ketimpangan infrastruktur terus berulang dan mengorbankan keselamatan warga,” tutupnya.(*)
