POSTTIMUR.COM, TERNATE- Forum diskusi yang digelar oleh pemuda, pelajar, dan mahasiswa Kelurahan Tafamutu dengan tema “Menakar Kebutuhan Mendesak Masyarakat Pulau Moti” berlangsung lancar pada Senin (28/03/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid An-Nur, namun disayangkan pemerintah Kecamatan Moti dan Kelurahan Tafamutu tidak menghadiri undangan sebagai narasumber.
Diskusi ini dinilai penting karena membahas berbagai persoalan krusial di Pulau Moti, mulai dari jalan lingkar, infrastruktur dasar, kebutuhan ambulans laut, hingga konflik antar kelurahan. Para peserta berharap forum tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus mendorong pemerintah menghadirkan solusi konkret.
Sejumlah narasumber dari kalangan pemuda dan mahasiswa menilai persoalan-persoalan tersebut kerap menjadi isu politik yang “laris” saat masa kampanye, namun minim tindak lanjut setelahnya.
Salah satu narasumber, Abdur Bahar Subur, menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah kecamatan maupun kelurahan untuk absen dalam forum tersebut. Menurutnya, diskusi semacam ini merupakan bagian dari mekanisme check and balances terhadap kebijakan pemerintah.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk tidak hadir, karena diskusi ini membahas tuntutan mendesak masyarakat Pulau Moti. Ruang diskusi seperti ini menjadi bagian dari check and balances untuk menepis kesewenang-wenangan pemerintah dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Kritik juga disampaikan karena pemerintah dinilai melihat persoalan di Moti sebagai masalah individu, bukan masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian kolektif. Padahal, menurut peserta diskusi, forum diskursus semacam ini dapat menjadi langkah strategis mencari solusi bersama.
Ihwan Muhammad, narasumber lainnya, menilai pemerintah terkesan alergi terhadap kritik. Ia menegaskan bahwa sikap tersebut membuat masyarakat menilai pemerintah justru menjadi bagian dari masalah.
“Pemerintah di Pulau Moti terkesan anti terhadap kritik, minus solusi, dan cenderung mengais validasi. Jika pemerintah jeli, mereka pasti hadir dalam diskursus ini. Karena sikap acuh tak acuh tersebut, mahasiswa, pemuda, dan masyarakat memandang pemerintah adalah bagian dari masalah,” tegasnya.
Selain itu, peserta diskusi berharap pemerintah kecamatan dapat mendorong aspirasi tersebut ke pemerintah kota. Mereka juga menyoroti konflik antar kelurahan yang masih bersitegang, khususnya di Tafamutu, Takofi, dan Figur. Menurut mereka, pemerintah selama ini hanya mengawal konflik hingga tahap mediasi tanpa langkah mitigasi yang konkret.
Padahal, kata peserta, dibutuhkan upaya antisipatif serta proses membangun kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban dan perdamaian antar masyarakat. Mereka menilai alasan administratif tidak seharusnya menjadi penghambat dialog, terutama dalam situasi yang dinilai krusial.
Nasrin Muhlis, yang juga menjabat sebagai Kepala Pemuda Kelurahan Tafamutu, berharap pemerintah kota memberikan penegasan kepada pemerintah Kecamatan Moti agar membuka ruang dialog konstruktif. Ia menyoroti konflik antar kelurahan yang sempat terjadi pada momentum Lebaran lalu.
“Saya berharap pemerintah kota memberi penegasan kepada pemerintah kecamatan untuk mendorong dialog konstruktif. Konflik antar kelurahan tidak cukup diselesaikan di meja mediasi, karena masih ada dendam yang tertanam. Pemerintah harus hadir membuka ruang dialog dan skema perdamaian yang efektif,” tegas Nasrin.
Forum diskusi ini diharapkan menjadi awal konsolidasi pemuda dan masyarakat dalam mendorong penyelesaian masalah-masalah mendesak di Pulau Moti secara lebih serius dan berkelanjutan.(*)
