Oleh: Intan Wahyuni
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Perkembangan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu negara. Tidak sekadar diukur dari peningkatan pendapatan nasional, perkembangan ekonomi juga mencerminkan sejauh mana kesejahteraan masyarakat meningkat, ketimpangan dapat ditekan, serta sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi mengalami kemajuan. Dalam konteks ini, sistem ekonomi menjadi fondasi penting yang menentukan arah dan kualitas pembangunan ekonomi suatu negara.
Sistem ekonomi pada dasarnya adalah mekanisme yang digunakan negara untuk mengatur aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ini juga menentukan siapa yang menguasai sumber daya, bagaimana proses produksi dijalankan, serta bagaimana hasilnya didistribusikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perubahan sistem ekonomi sering kali tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan tekanan global yang dihadapi suatu negara.
Indonesia, sebagai negara berkembang, telah mengalami perjalanan panjang dalam membentuk sistem ekonominya. Perjalanan tersebut tidak selalu mulus, melainkan penuh dengan eksperimen kebijakan dan penyesuaian terhadap situasi yang terus berubah.
Pada masa awal kemerdekaan (1945–1966), Indonesia cenderung menerapkan sistem ekonomi terpusat atau etatisme. Negara memegang peran dominan dalam mengendalikan sektor-sektor strategis melalui nasionalisasi aset. Pilihan ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kedaulatan ekonomi pascakolonial. Namun, dalam praktiknya, sistem ini belum mampu berjalan efektif. Tingginya inflasi, keterbatasan infrastruktur, serta instabilitas politik menjadi hambatan utama. Kebijakan ekonomi yang cenderung bersifat coba-coba (trial and error) justru memperparah distorsi ekonomi yang terjadi saat itu.
Memasuki masa Orde Baru (1966–1998), terjadi perubahan signifikan dalam arah kebijakan ekonomi. Pemerintah mulai mengadopsi sistem ekonomi campuran dengan membuka ruang bagi sektor swasta dan investasi asing. Fokus pembangunan diarahkan pada industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor pertanian. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi meningkat pesat dan stabilitas relatif dapat tercapai. Namun, keberhasilan tersebut tidak datang tanpa konsekuensi. Ketimpangan sosial semakin melebar, ketergantungan pada utang luar negeri meningkat, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN) mengakar kuat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan.
Era Reformasi (1998–sekarang) membawa Indonesia pada fase baru, yakni penerapan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pada mekanisme pasar. Pemerintah mulai mengurangi peran langsungnya melalui kebijakan deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan. Langkah ini mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi di tingkat global. Namun, di sisi lain, tantangan baru pun muncul. Ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius, dominasi modal asing semakin kuat, serta ketergantungan terhadap dinamika pasar global sulit dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan keadilan sosial.
Melihat perjalanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia terus mengalami transformasi dari pola yang sangat terpusat menuju sistem yang lebih terbuka. Namun, persoalan mendasar yang belum terselesaikan hingga kini adalah bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Tanpa keseimbangan tersebut, pembangunan berpotensi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat.
Oleh karena itu, ke depan Indonesia perlu merumuskan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga berkeadilan. Negara tetap harus hadir untuk memastikan distribusi hasil pembangunan yang merata, sekaligus mendorong peran pasar agar tetap produktif. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sekadar wacana, melainkan menjadi realitas yang dapat dirasakan bersama.
