Oleh: Dhea Ayundira Malik
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Pengelolaan keuangan daerah sering kali dipandang sebagai urusan administratif semata. Padahal, di balik angka-angka anggaran, terdapat wajah nyata dari kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Kelurahan Jambula, sebagai bagian dari Kota Ternate, menjadi contoh menarik untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Secara formal, pengelolaan keuangan daerah di Kelurahan Jambula telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perencanaan bahkan dilakukan melalui forum musyawarah pembangunan (musrenbang), yang secara normatif membuka ruang partisipasi masyarakat. Namun, di sinilah persoalan mendasar muncul: prosedur yang berjalan tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas yang dihasilkan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Jambula masih belum optimal. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan cenderung rendah, sehingga program yang dihasilkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil warga. Akibatnya, pelaksanaan anggaran memang terlihat “sesuai rencana”, tetapi belum tentu tepat sasaran. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan yang bersifat formal dengan realitas kebutuhan masyarakat.
Lebih jauh, persoalan transparansi menjadi titik lemah yang cukup krusial. Informasi terkait penggunaan anggaran belum sepenuhnya terbuka kepada publik. Tidak sedikit masyarakat yang merasa tidak mengetahui secara jelas ke mana arah penggunaan dana kelurahan. Kondisi ini tentu berbahaya, karena tanpa transparansi, ruang pengawasan publik menjadi terbatas. Seperti yang ditegaskan oleh Mardiasmo, transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Tanpa keduanya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan sulit terbangun.
Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala yang tidak bisa diabaikan. Aparatur kelurahan dihadapkan pada tuntutan pengelolaan keuangan yang semakin kompleks, sementara kapasitas yang dimiliki belum sepenuhnya memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pengelolaan, baik dari segi perencanaan yang partisipatif maupun pelaporan yang transparan.
Jika melihat struktur anggaran, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah masih sangat dominan. Sekitar 70% pendapatan Kelurahan Jambula berasal dari transfer pemerintah, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal di tingkat kelurahan. Ketergantungan yang tinggi ini berpotensi membatasi fleksibilitas pemerintah lokal dalam merancang program yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pola penggunaan anggaran yang lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur juga perlu dikaji ulang. Pembangunan fisik memang penting, tetapi tanpa diimbangi dengan program pemberdayaan masyarakat, hasilnya sering kali tidak berkelanjutan. Di sinilah pentingnya pendekatan yang lebih seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan sosial.
Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi indikator lemahnya modal sosial di tingkat lokal. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Putnam, keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik. Tanpa partisipasi aktif, kebijakan yang dihasilkan cenderung elitis dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.
Dengan berbagai persoalan tersebut, menjadi jelas bahwa tantangan utama pengelolaan keuangan di Kelurahan Jambula bukan lagi pada aspek prosedural, melainkan pada kualitas implementasi. Transparansi harus ditingkatkan, bukan sekadar formalitas laporan, tetapi sebagai bentuk keterbukaan informasi yang mudah diakses masyarakat. Partisipasi publik juga perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih inklusif dan komunikatif.
Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur kelurahan menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Pelatihan, pendampingan, serta pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di saat yang sama, upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga perlu didorong agar kemandirian fiskal dapat tercapai secara bertahap.
Pada akhirnya, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Kelurahan Jambula memiliki fondasi yang cukup baik, namun masih membutuhkan perbaikan serius agar pengelolaan keuangan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif, transparan, dan berkeadilan.
