Oleh: Indriyani Salim
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Khairun
Keuangan daerah bukan sekadar instrumen administratif, melainkan fondasi utama yang menentukan arah dan kualitas pembangunan suatu wilayah. Di Torano, salah satu kawasan di Kota Ternate yang masih dalam tahap perkembangan, pengelolaan keuangan daerah memperlihatkan dinamika yang kompleks. Kondisi ini menuntut hadirnya strategi yang tidak hanya adaptif, tetapi juga inovatif dalam menjawab tantangan fiskal sekaligus memanfaatkan peluang yang ada.
Salah satu persoalan mendasar adalah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berkaitan erat dengan struktur ekonomi masyarakat yang masih didominasi sektor informal, seperti usaha kecil, perdagangan tradisional, dan perikanan skala rumah tangga. Banyak pelaku ekonomi belum terdata secara administratif, sehingga potensi pajak dan retribusi belum tergarap optimal. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan membangun sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.
Kondisi tersebut berimplikasi pada tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski dana ini menopang stabilitas fiskal, ketergantungan yang berlebihan berpotensi mengurangi kemandirian daerah dalam menentukan arah pembangunan. Terlebih lagi, sifat dana transfer yang cenderung spesifik dan terikat sering kali membatasi fleksibilitas penggunaan anggaran.
Di sisi belanja, struktur anggaran masih didominasi oleh belanja rutin, terutama belanja pegawai dan operasional pemerintahan. Hal ini menyisakan ruang yang terbatas bagi belanja pembangunan, khususnya investasi pada infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Padahal, sektor-sektor tersebut merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah efektivitas penggunaan anggaran. Dalam praktiknya, masih ditemukan program yang kurang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat dan lebih mengikuti pola anggaran sebelumnya. Akibatnya, dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi kurang optimal. Di sinilah pentingnya pendekatan perencanaan yang partisipatif dan berbasis data, agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Aspek transparansi dan akuntabilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di tingkat lokal masih terkendala oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya akses informasi publik. Kurangnya transparansi tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Namun demikian, Torano tidak kekurangan potensi. Sektor perikanan, misalnya, merupakan kekuatan utama yang dapat dikembangkan lebih jauh, tidak hanya pada tahap penangkapan, tetapi juga pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Jika didukung oleh infrastruktur dan teknologi yang memadai, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah.
Selain itu, aktivitas perdagangan lokal dan pasar tradisional juga memiliki potensi besar sebagai sumber retribusi daerah. Penataan dan modernisasi pasar, tanpa menghilangkan karakter lokal, dapat meningkatkan efisiensi sekaligus daya tarik ekonomi. Di sisi lain, pengembangan UMKM perlu menjadi prioritas, mengingat perannya sebagai penyerap tenaga kerja dan motor penggerak ekonomi lokal. Dukungan dalam bentuk pelatihan, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran akan sangat membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PAD.
Dalam konteks modernisasi, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Penerapan sistem pembayaran non-tunai untuk pajak dan retribusi, serta penggunaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, akan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pengelolaan anggaran.
Pemerintah daerah juga perlu membuka diri terhadap sumber pembiayaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta, seperti skema kemitraan publik-swasta (public-private partnership/PPP). Skema ini dapat membantu pembiayaan proyek infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD, tentu dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas.
Lebih jauh, partisipasi masyarakat harus ditempatkan sebagai elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran akan meningkatkan kualitas kebijakan sekaligus memastikan program yang dijalankan tepat sasaran. Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) perlu dioptimalkan sebagai ruang partisipasi yang inklusif dan substantif.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah juga menjadi kunci. Aparatur yang kompeten, profesional, dan berintegritas akan mampu mengelola keuangan daerah secara lebih efektif. Oleh karena itu, program pelatihan, pendidikan, dan evaluasi kinerja harus terus diperkuat.
Dalam jangka panjang, reformasi birokrasi menjadi langkah tak terelakkan. Penyederhanaan prosedur, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta penerapan prinsip good governance harus menjadi agenda prioritas.
Secara keseluruhan, keuangan daerah di Torano menghadapi tantangan yang tidak ringan—mulai dari rendahnya PAD, ketergantungan pada dana transfer, hingga persoalan transparansi dan efisiensi. Namun di balik itu, tersimpan peluang besar yang dapat dioptimalkan melalui pengembangan potensi lokal, inovasi kebijakan, dan keterlibatan aktif masyarakat.
Dengan strategi yang tepat dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, Torano memiliki peluang nyata untuk mencapai kemandirian fiskal dan pembangunan yang berkelanjutan. Pada akhirnya, keuangan daerah harus ditempatkan bukan hanya sebagai alat administrasi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
