Oleh: Aliah Sukardi
Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Khairun
Kasus seorang oknum pengemudi ojek yang diduga membawa kabur seorang siswi SMA di Kota Ternate bukan sekadar persoalan kriminal individual. Peristiwa ini membuka tabir yang lebih luas tentang lemahnya manajemen risiko dalam sektor transportasi informal, serta dampak ekonomi yang kerap luput dari perhatian publik. Satu tindakan menyimpang ternyata mampu menimbulkan efek domino yang merugikan banyak pihak—mulai dari korban, keluarga, pelaku usaha, hingga kepercayaan masyarakat secara keseluruhan.
Dalam perspektif manajemen risiko, kejadian ini menunjukkan lemahnya proses identifikasi dan mitigasi risiko sosial dalam layanan transportasi. Selama ini, risiko yang paling sering dibicarakan hanyalah kecelakaan lalu lintas, kemacetan, atau keterlambatan layanan. Padahal, aspek keamanan penumpang—terutama bagi kelompok rentan seperti pelajar perempuan—seharusnya menjadi prioritas utama. Ketika risiko tersebut diabaikan, maka sistem transportasi sedang menumpuk potensi kerugian jangka panjang.
Dampak pertama dan paling nyata tentu adalah trauma psikologis yang dialami korban. Trauma bukan hanya persoalan kesehatan mental, tetapi juga dapat memengaruhi produktivitas, kualitas hidup, dan masa depan seseorang. Dalam konteks ekonomi, trauma dapat menurunkan konsentrasi belajar, mengganggu pendidikan, bahkan mengurangi peluang kerja di masa depan. Ini merupakan bentuk kerugian ekonomi tidak langsung yang sering tidak dihitung, tetapi dampaknya sangat besar dalam jangka panjang.
Tidak berhenti di situ, keluarga korban pun harus menanggung beban tambahan. Biaya pencarian, pengobatan, pendampingan psikologis, hingga hilangnya waktu kerja adalah kerugian nyata yang harus dibayar. Dalam skala lebih luas, masyarakat ikut terdampak melalui meningkatnya rasa takut dan turunnya kepercayaan terhadap jasa transportasi. Ketika masyarakat mulai ragu menggunakan ojek, maka permintaan jasa akan menurun. Akibatnya, pengemudi lain yang tidak terlibat sama sekali turut menanggung kerugian ekonomi.
Di sinilah istilah “satu oknum, seribu korban” menjadi sangat relevan. Satu tindakan menyimpang dapat menciptakan dampak negatif yang menyebar luas. Dalam ilmu manajemen risiko, hal ini disebut kegagalan risk containment, yaitu ketidakmampuan sistem membatasi dampak risiko agar tidak meluas ke sektor lain. Idealnya, ekosistem transportasi memiliki mekanisme kontrol seperti verifikasi identitas pengemudi, pelatihan etika pelayanan, serta sistem pengawasan dan pelaporan yang efektif. Tanpa itu, risiko individual akan dengan mudah berubah menjadi krisis kolektif.
Lebih jauh lagi, kasus seperti ini juga berpotensi merusak citra Kota Ternate sebagai daerah yang aman dan nyaman. Persepsi keamanan memiliki nilai ekonomi yang besar. Investor cenderung memilih daerah yang stabil dan aman, sementara wisatawan akan mencari destinasi yang memberikan rasa nyaman. Jika kasus serupa terus berulang tanpa penanganan tegas, maka biaya reputasi akan semakin mahal. Wisatawan bisa beralih ke daerah lain, investor menunda masuk, dan pertumbuhan ekonomi lokal pun ikut terhambat.
Karena itu, solusi tidak cukup hanya dengan penegakan hukum setelah kejadian terjadi. Langkah yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pencegahan yang kuat. Pemerintah daerah, penyedia layanan transportasi, dan masyarakat harus berkolaborasi menciptakan transportasi yang aman. Registrasi resmi pengemudi, penggunaan teknologi pelacakan, identitas pengendara yang jelas, serta edukasi kepada penumpang—khususnya pelajar—merupakan langkah konkret yang perlu segera diwujudkan.
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang satu pelaku dan satu korban, melainkan tentang kegagalan sistem dalam mengelola risiko yang berdampak luas secara sosial dan ekonomi. Manajemen risiko yang baik seharusnya mampu mengantisipasi, mencegah, dan meminimalkan dampak dari kejadian seperti ini. Jika tidak, maka kita akan terus menghadapi kenyataan pahit: satu oknum menciptakan seribu korban.
