POSTTIMUR.COM, TERNATE- Keterbatasan pelayanan rujukan kesehatan di wilayah kepulauan BAHIM (Batang Dua, Hiri, dan Moti) kembali menuai sorotan. Setelah evakuasi pasien lanjut usia, Sinyo Lette, warga Kelurahan Bido, Kecamatan Batang Dua menggunakan ambulans laut pada Selasa (12/5/2026) pukul 10.15 WIT, desakan terhadap peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah terluar Kota Ternate semakin menguat.
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, Fajrianto Idris, menilai pelayanan kesehatan di wilayah BAHIM hingga saat ini masih jauh dari prinsip pemerataan dan keadilan pelayanan publik. Menurutnya, persoalan yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan pelayanan yang belum ditangani secara maksimal oleh Pemerintah Kota Ternate maupun Dinas Kesehatan.
Ia menyoroti kondisi geografis wilayah kepulauan yang memiliki tantangan besar, namun belum diimbangi dengan kesiapan sarana kesehatan yang memadai, terutama terkait keterbatasan ambulans laut.
“Persoalan di lapangan menunjukkan pelayanan kesehatan di BAHIM masih sangat timpang dan belum maksimal. Di tengah tantangan geografis wilayah kepulauan yang cukup berat, masyarakat justru dihadapkan pada keterbatasan ambulans laut yang belum memadai. Kondisi ini menimbulkan penderitaan tersendiri bagi pasien yang membutuhkan pelayanan rujukan cepat,” ujar Fajrianto.
Fajrianto mempertanyakan sistem rujukan pasien yang saat ini hanya mengandalkan satu unit ambulans laut untuk melayani tiga kecamatan sekaligus. Ia menilai kondisi tersebut sangat berisiko apabila terjadi situasi darurat di beberapa wilayah pada waktu yang bersamaan.
“Bagaimana jika ada pasien dari Batang Dua, Hiri, dan Moti yang harus dirujuk secara bersamaan ke Ternate? Mana yang harus lebih dulu ditangani jika hanya ada satu ambulans laut? Ini persoalan serius yang harus dijawab pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, ambulans laut bukan sekadar fasilitas pendukung, tetapi menjadi jantung pelayanan kesehatan masyarakat kepulauan. Sarana tersebut memiliki peran vital dalam mendukung pelayanan rujukan bagi Puskesmas Mayau, Puskesmas Hiri, dan Puskesmas Perawatan Moti agar proses evakuasi pasien dapat berlangsung cepat dan aman.
Ia menilai minimnya armada ambulans laut menunjukkan belum adanya keseriusan penuh dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat di BAHIM.
“Kalau pemerintah serius, maka penambahan dua armada ambulans laut seharusnya sudah menjadi prioritas utama. Fakta bahwa sampai hari ini hanya tersedia satu unit ambulans laut menunjukkan belum adanya keseriusan penuh dalam menjawab kebutuhan masyarakat kepulauan,” katanya.
Karena itu, Fajrianto mendesak Pemerintah Kota Ternate dan Dinas Kesehatan segera mengambil langkah konkret dengan menambah minimal dua unit ambulans laut untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di tiga kecamatan tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila persoalan ini terus diabaikan, mahasiswa bersama masyarakat siap melakukan konsolidasi gerakan sebagai bentuk protes terhadap ketimpangan pelayanan kesehatan yang terjadi.
“Pemerintah Kota Ternate harus segera menindaklanjuti persoalan ini secara serius. Jika tetap diabaikan, maka kami akan melakukan konsolidasi massa sebagai bentuk perlawanan terhadap penderitaan masyarakat BAHIM akibat minimnya fasilitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Fajrianto menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat BAHIM memiliki hak yang sama sebagai warga Kota Ternate untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan merata.
“Masyarakat BAHIM memiliki hak yang sama sebagai warga Kota Ternate untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, cepat, dan layak. Jangan biarkan masyarakat kepulauan terus menjadi korban ketimpangan pembangunan,” tutupnya. (*)
