Cipayung Sorong Pertanyakan Nasib Hasil Musda KNPI, DPP Diminta Segera Bertindak

SORONG, POSTTIMUR.COM — Kelompok Cipayung Kota Sorong mendesak Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) segera mengevaluasi hasil Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Kota Sorong yang berlangsung pada 12 Februari 2026. Desakan ini muncul karena hingga akhir Oktober 2026, kepastian pelantikan kepengurusan KNPI Kota Sorong dinilai belum jelas.

Kelompok Cipayung yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai persoalan tersebut perlu segera mendapatkan penjelasan resmi dari DPP KNPI.

Sejak Jhon Malibela terpilih sebagai Formateur KNPI Kota Sorong pada Februari 2026, menurut Cipayung, belum ada kejelasan konkret mengenai tahapan pelantikan dan tindak lanjut hasil Musda. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kepastian proses organisasi serta keberlanjutan roda kepengurusan KNPI di Kota Sorong.

Cipayung menegaskan, Musda bukan sekadar forum pemilihan formateur, melainkan mekanisme organisasi yang setiap keputusan dan tahapannya harus berpedoman pada aturan serta ketentuan yang berlaku.

Karena itu, DPP KNPI diminta tidak hanya memberikan penjelasan, tetapi juga melakukan evaluasi secara objektif dan menyeluruh untuk memastikan bahwa hasil Musda telah sesuai dengan mekanisme organisasi.

Desak Evaluasi dan Transparansi

Cipayung Kota Sorong menyampaikan dua tuntutan utama kepada DPP KNPI.

Pertama, mendesak DPP KNPI segera mengevaluasi hasil ketetapan Musda KNPI Kota Sorong pada 12 Februari 2026 dengan mengacu pada ketentuan organisasi dan mekanisme persidangan yang berlaku.

Kedua, apabila tidak terdapat penjelasan konkret dan transparan mengenai kepastian serta tahapan pelantikan, Cipayung mendesak DPP KNPI meninjau kembali keputusan Musda sesuai mekanisme dan aturan organisasi.

Menurut Cipayung, ketidakjelasan proses yang berlangsung berbulan-bulan perlu dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian di kalangan pemuda dan organisasi kemahasiswaan.

Mereka juga menilai kepastian proses organisasi penting untuk menjaga kepercayaan kader, legitimasi keputusan, serta keberadaan KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi kepemudaan.

“Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang terpilih sebagai formateur, tetapi menyangkut kepastian proses, transparansi keputusan, dan kepatuhan terhadap aturan organisasi. Setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan di kalangan pemuda,” tegas Cipayung Kota Sorong.

DPP KNPI Diminta Segera Beri Kepastian

Cipayung Kota Sorong berharap DPP KNPI segera memberikan penjelasan resmi terkait perkembangan hasil Musda serta memastikan langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan organisasi.

Bagi mereka, kepastian pelantikan bukan hanya menyangkut administrasi kepengurusan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan agenda dan konsolidasi organisasi kepemudaan di tingkat daerah.

“Kami mendesak DPP KNPI agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian. Evaluasi dan penjelasan konkret sangat diperlukan demi menjaga marwah organisasi, menegakkan aturan, serta memastikan proses kepengurusan KNPI Kota Sorong berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” demikian pernyataan Cipayung Kota Sorong.

Cipayung menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut secara kritis, konstitusional, dan bertanggung jawab. Mereka berharap penyelesaian persoalan Musda KNPI Kota Sorong dapat dilakukan secara transparan, demokratis, serta berlandaskan aturan organisasi. (*)