Pengamat Unkhair Desak Pemprov Malut Hitung Ulang Kenaikan UMP 2027, Usulan 4 Persen Dinilai Perlu Diuji

TERNATE, POSTTIMUR.COM – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Khairun (Unkhair), Dr. Nurdin I. Muhammad, S.E., M.Si., mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dewan Pengupahan Daerah untuk menghitung ulang rekomendasi kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 yang berada di kisaran 4 persen.
Menurut Nurdin, usulan kenaikan tersebut perlu dikaji secara transparan sebelum ditetapkan Gubernur Maluku Utara. Pasalnya, kenaikan sekitar 4 persen hanya menambah upah sebesar Rp140.410 per bulan, dari sebelumnya Rp3.510.240 menjadi Rp3.650.650.
Ia menilai, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan angka kenaikan, tetapi juga harus menjelaskan dasar perhitungan serta memastikan kebijakan tersebut mampu melindungi daya beli pekerja.
“Pertanyaan pertama yang harus dijawab pemerintah adalah berapa rupiah kebutuhan hidup layak pekerja di Maluku Utara, dan bagaimana perbandingannya dengan usulan upah Rp3,65 juta?” demikian pokok desakan Nurdin.
Ia menegaskan, apabila nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disepakati Dewan Pengupahan lebih tinggi dibandingkan hasil formula penghitungan, maka angka KHL yang lebih tinggi harus menjadi dasar penetapan upah minimum sesuai ketentuan yang berlaku.
Nurdin juga mengingatkan bahwa Pasal 138 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Sementara Pasal 139 ayat (4) mengatur bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai yang lebih tinggi antara hasil formula penghitungan dan KHL yang disepakati Dewan Pengupahan Daerah.
Dalam sosialisasi resmi pada 16 November, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa formula penghitungan UMP 2027 menggunakan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa dengan rentang 0,50 hingga 1,00.
Berdasarkan formula penyesuaian dalam Pasal 26 PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2025, persentase kenaikan upah dihitung dari inflasi ditambah hasil perkalian pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa.
Karena itu, Nurdin meminta Pemprov Maluku Utara membuka secara transparan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, periode rujukan, nilai alfa beserta pertimbangannya, serta angka KHL yang disepakati.
Ia menilai, apabila inflasi resmi yang digunakan dalam penghitungan sudah berada di atas 4 persen dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi variabel formula bernilai positif, maka hasil penghitungan berpotensi melampaui rekomendasi kenaikan 4 persen.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan Maluku Utara mencapai 5,72 persen pada September 2026 dan meningkat menjadi 6,18 persen pada Oktober 2026.
Di sisi lain, ekonomi Maluku Utara tumbuh 16,65 persen secara tahunan pada triwulan III 2026. Bahkan, sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan sebesar 35,19 persen.
Menurut Nurdin, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi semestinya turut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja, bukan hanya menguntungkan sektor usaha.
Ia juga meminta pemerintah tidak serta-merta menerima alasan pengusaha terkait keterbatasan kemampuan membayar upah tanpa disertai data yang terukur berdasarkan sektor dan skala usaha.
Sebaliknya, serikat pekerja harus diberikan akses terhadap data serta ruang yang cukup untuk menguji komponen kebutuhan hidup, mulai dari harga pangan, biaya tempat tinggal hingga transportasi.
“Jangan sampai klaim kemampuan usaha diterima tanpa ukuran yang jelas, sementara biaya hidup buruh hanya dicatat dalam rapat. Pada akhirnya, risiko kenaikan harga justru dibebankan kepada pekerja,” menjadi salah satu perhatian dalam desakan tersebut.
Lebih lanjut, Nurdin mendorong Gubernur Maluku Utara memaksimalkan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk menjawab kesenjangan upah antarsektor.
Ia mengingatkan bahwa penetapan UMSP merupakan kewajiban gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 137. Sektor-sektor yang memenuhi kriteria, termasuk industri pengolahan nikel, perlu mendapatkan perhatian melalui kajian produktivitas, kondisi usaha, dan risiko kerja.
Dewan Pengupahan juga diminta melibatkan serikat pekerja dari sektor terkait dalam proses pembahasan agar penetapan upah sektoral tidak hanya didasarkan pada kepentingan pengusaha.
Selain persoalan penetapan upah, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terhadap pembayaran upah serta menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh pekerja.
Nurdin menegaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara tidak terlepas dari kontribusi dan kerja keras buruh. Karena itu, pekerja juga berhak menikmati hasil pertumbuhan tersebut melalui kebijakan upah yang mampu menjaga daya beli dan mendekatkan penghasilan mereka pada kebutuhan hidup layak.
“Buka perhitungannya, beri serikat pekerja kesempatan mengujinya, dan koreksi angka 4 persen apabila hasil formula atau KHL yang disepakati menunjukkan angka lebih tinggi,” tegasnya.
Ia berharap Pemprov Maluku Utara tidak terburu-buru menetapkan besaran UMP 2027 tanpa memastikan seluruh komponen perhitungan sesuai regulasi dan kondisi riil kehidupan pekerja di daerah. (*)

