POSTTIMUR.COM, HALBAR- Warga Desa Tolofuo, Kecamatan Loloda Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, hingga kini masih mengalami krisis air bersih dan pemadaman listrik selama sepekan pasca bencana banjir dan tanah longsor. Kondisi tersebut berlangsung sejak 7 hingga 13 Januari 2026 dan belum mendapat penanganan signifikan dari pemerintah.
Farmin Abubakar, salah satu warga Desa Tolofuo, mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat saat ini sepenuhnya bergantung pada air hujan. Air hujan tersebut digunakan untuk keperluan minum, memasak, hingga mandi. Bahkan, sebagian warga—terutama kaum ibu—terpaksa mencuci pakaian menggunakan air yang mengalir di selokan.
“Kami krisis air bersih. Kami hanya berharap pada air hujan untuk minum, makan, dan mandi. Sebagian ibu-ibu terpaksa menggunakan air yang mengalir di selokan,” ujar Farmin, Selasa (13/1/2026).
Kepala Desa Tolofuo, Harmin Muksni, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan, seluruh infrastruktur penampungan air di desa rusak akibat banjir dan longsor. Desa Tolofuo memiliki empat bak penampungan air, terdiri dari dua bak besar berukuran sekitar 3×3 meter dan dua bak kecil, namun seluruhnya kini tidak dapat difungsikan.
“Sementara ini, kebutuhan air bersih hanya mengandalkan air hujan. Air sungai sudah berwarna kuning dan tidak bisa digunakan. Kalau tidak hujan, kami terpaksa mencari cara lain, mungkin membeli air kemasan. Karena sumber air satu-satunya sudah rusak,” jelas Harmin.
Selain krisis air bersih, aliran listrik di Desa Tolofuo juga masih padam. Selama sepekan terakhir, warga terpaksa menjalani aktivitas tanpa penerangan listrik. Meski demikian, jaringan internet di wilayah tersebut dilaporkan telah kembali normal.
Harmin juga menyampaikan bahwa bantuan yang masuk hingga kini masih sangat terbatas dan hanya berupa logistik darurat dari pemerintah provinsi. Bantuan tersebut meliputi 25 karung beras, lima kardus air kemasan, 10 dus daun teh, 10 liter minyak kelapa, 10 kilogram gula, serta tiga kardus mi instan.
“Itu saja bantuan yang masuk dari provinsi. Sementara untuk pemulihan belum ada penanganan sampai sekarang. Padahal ada tiga rumah rata dengan tanah, tujuh rumah rusak berat. Total terdampak longsor sekitar 25 kepala keluarga, dan lebih dari 20 rumah sempat tergenang banjir,” ungkapnya.
Pemerintah desa bersama warga pun mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat agar segera turun tangan menangani krisis air bersih dan pemulihan pascabencana, terlebih menjelang bulan Ramadan 2026.
“Bagaimanapun model penanganannya, yang jelas satu bulan ke depan kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kami punya kebutuhan mendasar yang sangat mendesak dan berharap keluhan ini segera ditindaklanjuti,” tutup Harmin.(*)
