POSTTIMUR.COM, TERNATE- Peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day di Kota Ternate diwarnai aksi demonstrasi yang digelar sejumlah massa dari Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD), Jumat (1/5). Massa turun ke jalan membawa sederet tuntutan mulai dari persoalan buruh, konflik agraria, reklamasi pesisir, hingga krisis air bersih yang masih menghantui warga.
Aksi dimulai di depan kediaman Gubernur Maluku Utara sebelum massa bergerak menuju Kantor Wali Kota Ternate sekitar pukul 16.00 WIT. Dengan spanduk dan pengeras suara, peserta aksi menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat kecil.
Koordinator aksi, Yasir Ashar, menegaskan bahwa May Day bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum konsolidasi perjuangan kaum buruh dan petani yang selama ini menghadapi tekanan ekonomi maupun konflik ruang hidup.
“Sepanjang 2025, kasus PHK terus meningkat. Banyak pekerja kehilangan pekerjaan tanpa kejelasan pesangon maupun hak dasar lainnya,” ujar Yasir dalam orasinya.
Ia juga menyoroti ekspansi industri pertambangan di Maluku Utara yang dinilai terus meluas, namun belum memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Sebaliknya, aktivitas tambang disebut memicu ketegangan sosial di sejumlah wilayah, termasuk dugaan kasus teror di Patani.
Selain isu buruh dan tambang, massa turut mendesak Pemerintah Kota Ternate segera menuntaskan persoalan distribusi air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan warga. Mereka juga menolak proyek reklamasi yang dianggap mengancam kawasan pesisir serta merusak ekosistem laut.
Aksi berlangsung damai hingga sore hari. Namun menjelang pukul 18.00 WIT, massa akhirnya dibubarkan aparat kepolisian dari Polres Ternate.
Demonstrasi May Day tahun ini menjadi pengingat bahwa di balik geliat pembangunan dan investasi, masih banyak persoalan mendasar yang menunggu penyelesaian di Maluku Utara. (*)
