POSTTIMUR.COM, TERNATE- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi gerakan di Kota Ternate menggelar aksi demonstrasi di depan Kediaman Gubernur Maluku Utara dan Kantor Wali Kota Ternate, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut menjadi panggung kritik terhadap berbagai kebijakan nasional yang dinilai semakin membebani masyarakat hingga persoalan mendasar di daerah.
Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, massa aksi secara bergantian menyampaikan orasi yang menyoroti isu sosial, ekonomi, politik, hingga keamanan nasional. Suasana sempat memanas ketika massa berdesakan dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi aksi.
Koordinator Lapangan Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR), Fatahillah Duwila, menegaskan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi salah satu pemicu utama kemarahan masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026 terjadi di tengah kelangkaan Pertalite yang masih dirasakan warga di sejumlah daerah, termasuk Kota Ternate.
“Kondisi ini membuat sopir angkot, tukang ojek, hingga nelayan tidak memiliki pilihan selain membeli Pertamax yang jauh lebih mahal. Situasi ini patut dipertanyakan karena masyarakat seolah dipaksa beralih ke BBM non-subsidi,” tegas Fatahillah dalam orasinya.
Mahasiswa menilai persoalan energi tidak bisa dipisahkan dari meningkatnya beban hidup masyarakat. Kenaikan harga BBM, menurut mereka, berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi, distribusi barang, hingga kebutuhan pokok yang pada akhirnya menekan daya beli rakyat.
Selain isu BBM, massa aksi juga melontarkan kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Mereka menilai program tersebut membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berpotensi mengurangi alokasi dana untuk kebutuhan mendesak di daerah.
Sebagai contoh, mahasiswa menyoroti kondisi wilayah terluar Kota Ternate yakni kecamatan Batang Dua, Hiri dan Moti, yang hingga kini masih menghadapi keterbatasan layanan kesehatan. Akibat minimnya fasilitas kesehatan, warga harus mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan pelayanan medis di luar wilayah mereka.
“Di saat masih banyak daerah yang kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar, pemerintah justru menggelontorkan anggaran besar untuk program yang efektivitasnya masih diperdebatkan,” ujar salah satu orator.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mempertanyakan keterlibatan TNI dalam distribusi dan pelaksanaan program MBG. Menurut mereka, keterlibatan institusi militer dalam program sipil berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan urusan pemerintahan sipil.
Mereka menilai TNI seharusnya tetap fokus menjalankan tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Kekhawatiran tersebut muncul karena isu perluasan peran TNI dalam ruang sipil telah menjadi perdebatan nasional yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.
“Aparat pertahanan harus tetap berada pada koridor tugas konstitusionalnya. Jangan sampai kebijakan pemerintah justru membuka ruang bagi kembalinya praktik-praktik yang pernah menjadi kritik dalam perjalanan demokrasi Indonesia,” tegas salah satu peserta aksi.
Demonstrasi ini menjadi cerminan meningkatnya kegelisahan sebagian kalangan mahasiswa terhadap arah kebijakan nasional. Bagi mereka, pemerintah tidak hanya dituntut menghadirkan program-program populis, tetapi juga memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, akses pelayanan publik, serta prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan. (*)
