POSTTIMUR.COM, TERNATE- Pemerhati hukum kesehatan, Muis Ade, mengkritik pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, dr. Fathiyah Suma, M.Kes, terkait penanganan rujukan pasien ibu hamil asal Batang Dua yang disebut telah sesuai prosedur medis sebagaimana diberitakan media lokal. Menurut Muis, pernyataan tersebut justru dinilai keliru karena tidak menyentuh akar persoalan pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan BAHIM (Batang Dua, Hiri, dan Moti).
Muis menegaskan bahwa persoalan utama yang selama ini menjadi keluhan masyarakat bukan terletak pada tenaga medis di lapangan, melainkan minimnya fasilitas rujukan, khususnya ambulans laut yang menjadi penopang utama pelayanan kegawatdaruratan antarwilayah kepulauan.
“Jangan menggiring isu seolah-olah masalahnya hanya pada prosedur medis atau kesiapan tenaga kesehatan di puskesmas. Faktanya, tenaga kesehatan di Mayau sudah bekerja maksimal di tengah keterbatasan. Yang paling krusial justru fasilitas rujukan yang sangat minim,” tegas Muis.
Ia menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di BAHIM yang hingga kini hanya ditopang satu unit ambulans laut untuk melayani tiga wilayah kepulauan dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Situasi tersebut, menurutnya, sangat berbahaya dalam kondisi pasien darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
“Kalau ambulans laut sedang berada di wilayah lain atau sedang bersandar di Ternate, maka pasien di Batang Dua harus menunggu berjam-jam. Dalam kondisi darurat, keterlambatan seperti ini bisa mengancam keselamatan pasien,” ujarnya.
Muis juga menilai persoalan pelayanan rujukan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai urusan teknis puskesmas. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada di tangan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal siapa yang diberi kewenangan teknis di lapangan. Pertanyaan utamanya adalah apakah negara benar-benar hadir menyediakan fasilitas rujukan yang layak, aman, dan cepat bagi masyarakat kepulauan atau tidak,” katanya.
Menurutnya, masyarakat BAHIM selama ini hidup dalam ketidakpastian pelayanan kesehatan akibat keterbatasan sarana transportasi medis. Dalam berbagai kasus, pasien bahkan harus dievakuasi menggunakan speedboat milik warga atau transportasi laut seadanya yang tidak memenuhi standar keselamatan medis.
Ia pun meminta Pemerintah Kota Ternate agar tidak hanya membangun narasi bahwa prosedur telah dijalankan dengan benar, tetapi juga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan fasilitas rujukan di wilayah kepulauan.
“Kalau akar masalahnya tidak diselesaikan, maka kejadian serupa akan terus berulang dan masyarakat kepulauan tetap menjadi pihak yang paling dirugikan,” tutupnya. (*)
