Oleh: Ayu Kusumasari, S.M., M.E
Sulit untuk mengatakan bahwa para pejabat negara tidak memiliki kapasitas intelektual yang memadai. Banyak di antara mereka berasal dari dunia akademik, penelitian, profesi profesional, aktivisme, maupun birokrasi yang panjang. Mereka tumbuh dalam tradisi berpikir yang mengandalkan data, kajian, dan argumentasi. Karena itu, publik menaruh harapan besar bahwa setiap kebijakan maupun pernyataan yang disampaikan pemerintah lahir dari pertimbangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
Namun, yang kerap terlihat di ruang publik justru sebaliknya. Ketika kritik muncul, respons yang diberikan sering kali tidak menyentuh inti persoalan. Alih-alih menjawab substansi, perhatian bergeser pada aspek emosional, personal, atau bahkan sekadar mempermasalahkan cara kritik itu disampaikan. Akibatnya, perdebatan yang seharusnya berfokus pada kepentingan publik berubah menjadi adu persepsi yang minim menghasilkan pemahaman baru.
Fenomena ini semakin nyata di era media sosial. Kritik yang disusun melalui penelitian, kajian akademik, atau analisis para ahli sering tenggelam di tengah derasnya arus sindiran, satire, dan komentar provokatif. Ironisnya, hal-hal yang bersifat sensasional justru lebih cepat menarik perhatian pejabat dibandingkan argumentasi yang dibangun di atas data dan fakta. Ruang publik akhirnya dipenuhi perdebatan yang ramai, tetapi tidak selalu mendalam.
Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menjadi contoh yang menarik. Berbagai catatan kritis dari akademisi, ekonom, maupun lembaga riset seperti Celios telah banyak disampaikan. Kritik tersebut mencakup efektivitas penggunaan anggaran, kesiapan pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap sektor-sektor lain. Namun, yang lebih sering mengemuka justru polemik yang berada di luar substansi kebijakan itu sendiri. Padahal, kritik berbasis data semestinya dijawab dengan data pula. Jika sebuah penelitian dipersoalkan, maka bantahannya seharusnya hadir dalam bentuk penelitian atau argumentasi yang sama kuatnya.
Di titik inilah persoalan kepercayaan mulai muncul. Masyarakat tidak selalu menuntut pemerintah untuk sempurna. Publik memahami bahwa tidak semua kebijakan dapat berjalan tanpa hambatan. Namun, masyarakat ingin melihat adanya kesediaan untuk mendengar, menjelaskan, dan menjawab kritik secara terbuka. Ketika hal itu tidak terjadi, ruang kosong yang ditinggalkan akan diisi oleh spekulasi, kecurigaan, dan berbagai asumsi yang belum tentu benar.
Tidak mengherankan jika belakangan muncul kekecewaan, bahkan dari sebagian kelompok yang sebelumnya memberikan dukungan politik. Kekecewaan tersebut tidak selalu lahir karena substansi kebijakannya, melainkan juga karena cara kebijakan itu dikomunikasikan. Dalam politik, persepsi publik dibentuk bukan hanya oleh apa yang dikerjakan, tetapi juga oleh bagaimana pekerjaan itu dijelaskan kepada masyarakat.
Media sosial kemudian menjadi ruang tempat berbagai akumulasi keresahan menemukan salurannya. Sindiran, satire, dan komentar negatif yang beredar bukan selalu penyebab menurunnya kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, hal itu justru merupakan gejala dari persoalan yang lebih mendasar. Ketika masyarakat merasa tidak didengar atau tidak memperoleh jawaban yang memadai, ekspresi kekecewaan akan mencari jalannya sendiri.
Situasi menjadi semakin rumit ketika pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi justru memunculkan kontroversi baru. Ucapan yang dimaksudkan untuk menjelaskan keadaan terkadang ditafsirkan berbeda oleh masyarakat dan akhirnya memicu perdebatan yang lebih luas. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar soal berbicara, melainkan juga soal memahami suasana kebatinan masyarakat yang sedang dihadapi.
Karena itu, ketika muncul usulan agar Presiden “berpuasa berpidato” untuk sementara waktu, pernyataan tersebut tidak perlu dipahami secara harfiah. Di baliknya terdapat kritik bahwa komunikasi politik yang terlalu sering, tetapi kurang menyentuh keresahan publik, berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Pesan utamanya bukanlah berhenti berbicara, melainkan pentingnya menyampaikan pesan yang tepat, relevan, dan menjawab kebutuhan publik.
Kekuasaan membutuhkan kemampuan untuk mendengar sebesar kemampuan untuk berbicara. Tidak semua kritik harus ditanggapi satu per satu, dan tidak semua sindiran perlu dibalas. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa substansi persoalan yang dikritik benar-benar mendapatkan perhatian dan penyelesaian.
Dalam demokrasi, kritik merupakan sesuatu yang wajar, bahkan diperlukan. Kritik adalah salah satu instrumen pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan agar tetap berjalan pada jalurnya. Karena itu, jawaban terbaik terhadap kritik bukanlah kemarahan atau pembelaan yang berlebihan, melainkan argumentasi yang rasional, data yang dapat diuji, serta kebijakan yang menunjukkan hasil nyata.
Pada akhirnya, kepercayaan publik tidak dibangun oleh banyaknya pidato, konferensi pers, atau klarifikasi. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Ketika kata-kata sejalan dengan kerja nyata, dan ketika kritik dijawab dengan keterbukaan serta kemauan untuk memperbaiki diri, maka kepercayaan publik akan hadir dengan sendirinya.
