Akademisi UNUTARA Desak Ganti Amin Subuh dari Kursi Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate
TERNATE, POSTTIMUR.COM — Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara (UNUTARA), Yusri A. Boko, M.Pd., mendesak Ketua DPD Partai Golkar Kota Ternate terpilih, Ardian Idhan, untuk mengevaluasi posisi Amin Subuh sebagai Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate. Ia meminta agar rotasi jabatan menjadi salah satu agenda pembenahan internal partai, menyusul polemik dugaan “reses bodong” yang mencuat pada Januari 2026.
Yusri menilai polemik pelaksanaan reses di rumah pribadi Amin Subuh, di Kelurahan Toboko, Kecamatan Ternate Selatan, telah memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen terhadap konstituen dan tata tertib kelembagaan DPRD.
Menurutnya, Partai Golkar sebagai partai besar harus menjadikan kualitas kader, kepatuhan terhadap aturan, dan penghormatan terhadap konstituen sebagai pertimbangan utama dalam menentukan komposisi jabatan pimpinan DPRD.
“Partai sebesar Golkar mestinya mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia di internal. Kualitas harus diutamakan, bukan kuantitas. Saya meyakini Golkar masih memiliki banyak kader yang cerdas, taat konstitusi, dan menghargai konstituen,” ujar Yusri.
Ia menegaskan, kepemimpinan baru DPD Golkar Kota Ternate perlu memiliki indikator yang jelas dalam mengevaluasi kader yang menduduki jabatan strategis di DPRD. Menurutnya, pembenahan organisasi tidak boleh bergantung pada satu figur, sebab Golkar masih memiliki kader lain yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi posisi pimpinan legislatif.
“Golkar itu besar dan tidak bergantung pada satu orang. Jika persoalan ini tidak dievaluasi, publik bisa mempertanyakan bagaimana partai memberikan ruang kepada kader lain yang memiliki kapasitas dan mampu menjalankan doktrin partai,” katanya.
Soroti Marwah Partai dan Kepercayaan Publik
Yusri juga meminta kepemimpinan baru Golkar yang merepresentasikan generasi muda agar responsif terhadap persoalan yang berpotensi merugikan citra partai. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap partai politik harus dijaga melalui sikap terbuka dan langkah evaluasi yang terukur.
Secara khusus, ia menyoroti masyarakat Pulau Moti yang menjadi bagian dari daerah pemilihan Ternate Selatan–Moti. Menurut Yusri, pelaksanaan reses yang dipersoalkan di rumah pribadi Amin Subuh di Kelurahan Toboko berpotensi menimbulkan kekecewaan, karena kegiatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan harapan konstituen di wilayah yang menjadi sasaran penyerapan aspirasi.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Yusri turut merujuk Pasal 1 angka 3 dalam peraturan tersebut, yang mendefinisikan kode etik DPRD sebagai norma yang wajib dipatuhi setiap anggota DPRD selama menjalankan tugas untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga.
“Kalau kegiatan reses yang seharusnya menjadi ruang penyerapan aspirasi masyarakat justru dipersoalkan karena dilaksanakan di rumah pribadi, maka harus ada penjelasan yang terbuka. Jangan sampai kepentingan pribadi dianggap sebagai pembenaran terhadap norma yang berlaku,” tegasnya.
Minta Evaluasi Tegas, Bukan Sekadar Wacana
Lebih lanjut, Yusri menegaskan bahwa jabatan politik merupakan amanah yang diberikan melalui proses politik dan harus dijalankan dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu, ia meminta Partai Golkar tidak berhenti pada klarifikasi, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap persoalan yang berkembang.
Menurutnya, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan partai maupun ketentuan yang berlaku, langkah organisasi perlu dipertimbangkan sesuai mekanisme dan kewenangan yang ada, termasuk kemungkinan pergantian jabatan.
“Jabatan yang dipercayakan konstituen harus dijaga. Jika seorang kader terbukti keluar dari aturan dan garis partai, maka harus ada konsekuensi organisasi. Ini penting agar partai tidak ikut menanggung stigma di tengah masyarakat,” ujarnya.
Desakan tersebut menjadi ujian bagi kepemimpinan baru DPD Golkar Kota Ternate dalam merespons kritik publik terhadap kadernya yang menduduki jabatan strategis di DPRD. (*)