Foto : Moh. Zulham
POSTTIMUR.Com– Fak-fak Mencermati dinamika aksi masa dengan menamakan diri dalam aliansi forum independen pengawal pembangunan di kabupaten Fakfak Papua barat pada. Rabu, (02/02/22)
Tepat di halaman kantor Bupati kabupaten Fakfak Yang diterimah lansung oleh wakil Bupati Ibu Yohana Dina Hindom. Dengan lima tuntutan diantaranya: Mempercepat sidang APBD tahun anggaran 2022, melakukan rotasi atau perombakan kabinet dilingkungan pemkab Fakfak. Meminta kepada Bupati dan wakil menonaktifkan Sekretaria Daerah Kabupaten Fakfak. Meminta ketegasan Bupati dan Wakil Bupati pada seluruh aspek dan meminta kepada bupati dan wakil menempati janji politik. Kurang lebih ini menjadi subtansi tuntutan masa aksi dihalaman kantor Bupati kabupaten Fakfak.
Merespon tuntutan ini membuat Moh. Zulham atau biasa sapa Zul yang juga sebagai putra asli fakfak yang saat ini menempuh pendidikan di Kota Jayapura angkat suara. Menurut zulham bahwa aksi yang dilakukan oleh masyarakat di halaman kantor bupati merupakan langkah konstitusi yang baik. Hal ini juga merupakan kepekaan masyarakat terhadap roda pemerintahan untuk tetap stabil serta fokus pada pembangunan kabupaten fakfak.
“Patut diberikan apresiasi kepada mereka yang melakukan aksi selama itu masi berada pada rell dan kosntitusi, asalkan jangan sampai masyarakat digiring oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi dan kroni. Fakfak harus menjadi wajah baru pembangunan yang berkelanjutan. Karena fakfak adalah salah satu kabupaten yang unik dan menjadi inspirasi dan teladan dalam merawat toleransi dan keberagaman”. Katanya
Saat ditanya terkait dengan salah satu butir aspirasi yang berbunyi penuntutan terhadap bupati dan wakil bupati untuk segera menggantikan beberapa OPD dan Menonakttifkan Sekretaris Daerah. Zul menyampaikan bahwa masyarakat patut mengkaji ini lebih dalam. Bahwa kewenangan menggantikan OPD merupakan hak bupati namun harus memiliki dasar yang rasional. Agar tidak terkesan tendensius. Begitu juga dengan Sekretaris Daerah. Menurut zulham bahwa Sekretaris Daerah tidak bisa digantikan hanya dengan tuntutan demo seperti itu. Apalagi dalam tuntutan tidak disertai data yang akurat dan kuat.
“Sebagai anak muda fakfak yang terus mengikuti perkembangan dan pembangunan di kabupaten fakfak. Kami berharap bahwa Bupati dan Wakil Bupati serta seluruh OPD dan masyarakat harus bersinergi. Saat ini bupati adalah milik seluruh masyarakat, bukan lagi milik tim sukses atau apalah namanya. Sudah saatnya kita bergandengan tangan untuk membangun fakfak yang jauh lebih baik kedepan. Jangan lagi ada yang dijadikan tameng ataupun kambing hitam. Harus berkolaborasi dan bersinergi”. tutupnya
#tp/Red
