POSTTIMUR.COM- Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita memantik diskusi panas soal eksploitasi tanah Papua dan praktik kolonialisme modern yang dinilai masih berlangsung hingga hari ini. Pemutaran film yang digelar di Rugos Space itu menghadirkan suara-suara kritis dari mahasiswa, peneliti, hingga pembuat film.
“Orang Papua punya rumah, tapi tidak bisa tinggal di rumahnya sendiri,” ungkap Fransiska, mahasiswa Papua yang aktif di Komite Sapu Alam, usai menyaksikan film karya Dandhy Laksono dan Cypri Jehan tersebut.
Menurut Fransiska, yang akrab disapa Siska film ini berhasil memotret realitas kompleks Papua yang dihadapkan pada berbagai tekanan: mulai dari ekspansi perkebunan sawit di Sorong, tambang nikel di Papua Barat Daya, hingga rencana pembukaan blok-blok eksploitasi baru di sejumlah wilayah.
Ia menilai persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan berakar panjang sejak era 1950–1960-an. Siska bahkan menyoroti sejumlah kesepakatan internasional seperti New York Agreement dan Rome Agreement yang dinilai tidak melibatkan rakyat Papua secara langsung.
“Kolonialisme hari ini tidak lagi hadir dalam bentuk perang, tapi melalui regulasi dan kebijakan yang terlihat legal,” tegasnya. Ia menyebut praktik tersebut telah berlangsung lebih dari enam dekade dan diperkuat oleh kepentingan global serta masuknya perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya Papua.
Paradoks Indonesia di Papua
Sutradara sekaligus antropolog, Cypri Jehan, menjelaskan bahwa film ini berangkat dari refleksi terhadap pidato Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika yang mempertanyakan klaim berakhirnya kolonialisme.
“Semangat anti-kolonial itu justru menjadi pintu masuk untuk membaca ulang Papua,” ujar Cypri.
Namun, ia juga mengungkap adanya agenda politik di balik dukungan internasional terhadap klaim Indonesia atas Papua. Dalam perjalanannya, situasi semakin kompleks dengan masuknya perusahaan tambang seperti Freeport-McMoRan, pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969 yang kontroversial, hingga berbagai operasi militer dan proyek strategis nasional.
Awalnya, film ini dirancang sebagai potret resistensi budaya melalui pendekatan etnografi. Namun, pengalaman langsung menyaksikan pembabatan hutan, perampasan tanah, dan kehadiran militer dalam skala besar mengubah arah film.
“Ini bukan lagi sekadar cerita tentang Papua, tapi tentang bagaimana kekuasaan bekerja di Indonesia,” jelas Cypri.
Seruan Solidaritas
Peneliti Pusaka Bentala Rakyat, Sutami Amin, menilai situasi Papua sebagai paradoks sejarah: di satu sisi mengusung semangat dekolonisasi, namun di sisi lain menyembunyikan praktik kolonial.
Ia mengingatkan bahwa narasi lama yang menggambarkan masyarakat Papua sebagai “tidak beradab” masih berlanjut dalam bentuk baru melalui proyek pembangunan yang melibatkan aparat, korporasi, dan investasi besar.
Dalam konteks terbaru, kebijakan swasembada pangan yang diarahkan ke Papua disebut menghadirkan ekskavator, tentara, dan perkebunan dalam skala luas—menambah kompleksitas persoalan.
“Ini bukan situasi sederhana. Ada jejaring kekuasaan besar di dalamnya negara, korporasi, dan modal global,” ujarnya.
Amin menegaskan, jalan keluar tidak bisa ditempuh sendiri oleh masyarakat Papua. Solidaritas dari masyarakat Indonesia dinilai menjadi kunci untuk memperjuangkan martabat dan kemanusiaan.
Proyek Raksasa di Tanah Papua
Sebagai latar, film Pesta Babi mengangkat kondisi masyarakat adat di Papua Selatan yang terdampak proyek strategis nasional. Pemerintah pusat menjalankan program pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi atas nama ketahanan pangan dan energi.
Film ini merupakan hasil kolaborasi sejumlah lembaga seperti Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, dan Greenpeace Indonesia.
Di tengah sorotan tajam film tersebut, satu pesan mengemuka: Papua bukan sekadar wilayah kaya sumber daya, tetapi juga ruang hidup yang hingga kini masih diperebutkan—seringkali tanpa melibatkan suara mereka yang paling terdampak. (*)
