Oleh : Siti Nursyamsia Nabi
Pengelolaan sumber daya alam (SDA) tidak dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan secara sepihak. Kompleksitas dampak sosial dan lingkungan akibat pemanfaatan SDA menuntut adanya pendekatan yang lebih terbuka dan melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks ini, komunikasi partisipatif memiliki peran penting sebagai penghubung antara beragam kepentingan, terutama antara masyarakat setempat, otoritas pemerintah, dan pihak swasta.
Saya percaya bahwa komunikasi partisipatif bukan sekadar teknik penyampaian pesan, melainkan merupakan pendekatan demokratis dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam diskusi, musyawarah, hingga tahap perencanaan dan evaluasi berkontribusi pada terbentuknya rasa memiliki dan tanggung jawab Bersama terhadap sumber daya alam yang dimanfaatkan.
Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sering kali hanya bersifat formalitas. Mereka dilibatkan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tanpa benar-benar diberikan ruang untuk didengar. Padahal, tanpa adanya komunikasi yang adil dan transparan, potensi konflik antara masyarakat dan pihak pengelola SDA sangat tinggi, seperti yang terlihat dalam berbagai penolakan terhadap proyek tambang, pembangunan bendungan, atau eksploitasi hutan adat.
Komunikasi partisipatif memberikan ruang bagi terjadinya pertukaran informasi secara jujur dan terbuka. Selain itu, pendekatan ini juga mendukung penyelarasan antara nilai-nilai dan pengetahuan lokal ke dalam proses perumusan kebijakan. Sebagai contoh, masyarakat adat sering kali memiliki wawasan ekologis berbasis pengalaman yang tidak terdokumentasi secara formal, tetapi sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan dan teknologi semata. Diperlukan bentuk komunikasi partisipatif yang autentik, di mana setiap pihak dilibatkan secara aktif, pendapatnya didengarkan, dan kontribusinya dihargai. Dengan pendekatan inilah, keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan SDA dapat diwujudkan secara nyata.
Opini ini ditulis oleh Siti Nursyamsia Nabi, Ia adalah Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNIMUDA Sorong.
