POSTTIMUR.COM–Himpunan Pelajar Mahasiswa Ambatu Pelita (HIPMAP) menyoroti kinerja Pemerintah Desa (Pemdes) Pelita, Kecamatan Mandioli Utara, Halmahera Selatan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kondisi pemerintahan di desa setempat dikeluhkan sebagian masyarakat. Salah satunya pembuatan kebun sawah, yang katanya meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, hingga saat ini hasilnya tidak dinikmati masyarakat.
“Kami risau dengan cara kerja pemerintah desa Pelita yang tak serius menata dan mendorong kemajuan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua HIPMAP, Ajim Umar, Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur desa akan berjalan baik jika itu diiringi dengan kerja sama serta ditopang dengan anggaran yang signifikan untuk kebutuhan masyarakat baik fisik maupun non fisik.
Ketua HIPMAP menegaskan, anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) yang tercantum pada baliho di depan kantor desa hanya bentuk formalitas, berbeda dengan yang ada di lapangan seperti pembangunan pagar desa yang awalnya di desain sebagus mungkin bahkan katanya akan dilengkapi lampu hias sebagai bentuk seni pemerintah desa. Ternyata semua itu tidak direalisasikan, bahkan pembangunan pagar tersebut tahap finishing pun tidak beres.
“Proyek pagar desa kini menjadi pertanyaan besar bahwa warga bahkan tukang kerja pagar pun sampai saat ini belum menerima sisa upahnya sekitar Rp. 16.000.000,” ungkap Ajim.
Selain itu, yang menjadi sorotan HIPMAP yaitu selain tidak ada perkembangan sarana prasarana desa, ruang aula kantor desa tidak difungsikan.
Untuk itu, diharapkan pemerintah desa selalu prioritaskan kebutuhan masyarakat terutama jika ada bantuan-bantuan sosial yang kadang tidak tepat sasaran saat pembagian. Hal tersebut juga menjadi keluhan sebagian masyarakat.
Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan badan usaha milik desa atau Bumdes Pelita juga menjadi pertanyaan hingga saat ini. Kenapa tidak, yang terjadi saat ini pengelolaannya tidak ada kepastian, siapa dan apa saja yang dikelola.
“Dalam membangun sebuah Bumdes harus ada langkah-langka proaktif dan transparan dari kepala desa kepada terhadap hasil kelola Bumdes untuk disampaikan ke masyarakat,” ujarnya.
“Kami juga memantau keberadaan kepala desa yang jarang ada di desa, di sana masyarakat sangat butuh keberadaan seorang pemimpin di desa. Nah, kami berharap ada perubahan terbaik untuk kemajuan desa kita tercinta,” tandas Ajim.
HIPMAP juga meminta kepada staf atau kaur yang sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing agar lebih konsentrasi dalam kondisi apapun.
“Harus tahu tugas dan fungsi sebagai staf desa dalam melayani masyarakat, sehingga tidak ada masalah yang terjadi,” pungkasnya.
Reporter : Ridwan
