POSTTIMUR.com, TERNATE – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate mendesak Wali Kota Ternate untuk memberhentikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) secara tidak hormat. Desakan ini menyusul dugaan tindakan premanisme dan represif yang dilakukan anggota Pol PP terhadap peserta aksi demonstrasi #IndonesiaGelap pada Senin, 24 Februari 2025. Aksi tersebut berujung bentrokan, dengan sejumlah demonstran dan jurnalis menjadi korban kekerasan.
Ketua Umum HMI Cabang Ternate, Supriyadi B. Sangaji, mengecam keras tindakan Pol PP yang dinilai telah bertindak di luar kewenangan dan melanggar UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Ia menyoroti kekerasan yang dialami oleh Zulfikram Suhardi, wartawan Tribunnews Ternate, yang diduga dikeroyok oleh anggota Pol PP, termasuk Zulfikram Samadi. Anty Safar, wartawan Halmahera Raya, juga menjadi korban kekerasan dalam insiden tersebut.
“Tindakan represif ini bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjamin kebebasan berekspresi dan hak berdemonstrasi,” tegas Supriyadi. Ia menduga kuat adanya arahan dari atasan terhadap tindakan anggota Pol PP tersebut.
HMI Ternate tidak hanya menuntut pencopotan Kasat Pol PP, tetapi juga mendesak Wali Kota untuk mengevaluasi kinerja aparat keamanan dan menyelidiki dugaan kekerasan. Mereka meminta sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti bersalah.
HMI mengingatkan pemerintah daerah bahwa tindakan represif hanya akan memperburuk citra pemerintahan dan menuntut transparansi, keadilan, serta komitmen terhadap demokrasi dan HAM di Kota Ternate.**
