Oleh : Norce paskalia kaijely
Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Ekonomi Pembangunan
Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan nasional suatu negara. Sebagai kebutuhan dasar manusia, pangan tidak hanya berperan dalam menjamin kelangsungan hidup populasi, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terciptanya stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, ketahanan pangan mencerminkan kemampuan negara untuk mandiri dan berdaulat atas kebutuhan paling mendasar rakyatnya.
Indonesia sebagai negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah semestinya mampu mencapai ketahanan pangan yang kokoh. Namun realitasnya, tantangan ketahanan pangan masih menjadi persoalan krusial yang memerlukan perhatian serius. Situasi global yang semakin dinamis dengan perubahan iklim, pandemi, konflik geopolitik, dan volatilitas harga komoditas pangan internasional semakin menguji ketahanan sistem pangan nasional.
Ketahanan pangan menurut UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Definisi ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar masalah kuantitas, tetapi juga kualitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan.
Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, konversi lahan pertanian produktif menjadi lahan non-pertanian yang terus meningkat setiap tahunnya. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menunjukkan bahwa sekitar 150.000-200.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi setiap tahun. Kedua, degradasi kualitas tanah dan air akibat penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan. Ketiga, infrastruktur pertanian yang masih belum memadai, khususnya di kawasan timur Indonesia. Keempat, sistem distribusi pangan yang belum efisien sehingga menimbulkan disparitas harga antar daerah. Kelima, masih tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada aksesibilitas pangan.
Dalam konteks pembangunan nasional, ketahanan pangan berperan sebagai multiplayer effect yang signifikan. Ketika kebutuhan pangan terpenuhi dengan baik, produktivitas sumber daya manusia meningkat, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.Selain itu, sektor pertanian yang kuat akan menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkecil kesenjangan ekonomi antar wilayah. Ketahanan pangan juga menjadi penopang stabilitas sosial dan politik, karena kelangkaan pangan berpotensi memicu gejolak sosial yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Program serasi lahan abadi merupakan upaya perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Program cetak sawah baru bertujuan menambah luas lahan pertanian. Pembangunan bendungan dan irigasi di intensifkan untuk menjamin ketersediaan air bagi pertanian. Kebijakan pangan bersubsidi
diluncurkan untuk menjamin akses pangan bagi kelompok rentan. Pengembangan food estate diberbagai wilayah juga menjadi strategi untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Namun, berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif diperlukan, dengan mempertimbangkan aspek hulu hingga hilir sistem pangan.
Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan antara lain: Pertama, reformasi struktur pertanian melalui penguatan hak kepemilikan lahan dan konsolidasi pertanian skala kecil untuk mencapai ekonomi skala. Kedua, peningkatan investasi riset dan pengembangan teknologi pertanian untuk mendorong produktivitas dan efisiensi. Ketiga, revitalisasi sistem penyuluhan pertanian untuk mentransfer teknologi dan praktik pertanian terbaik kepada petani. Keempat, pengembangan asuransi pertanian untuk melindungi petani dari risiko gagal panen. Kelima, perbaikan sistem logistik dan distribusi pangan nasional untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah.
Digitalisasi pertanian juga perlu didorong untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi rantai pasok pangan. Platform digital dapat mempertemukan petani dengan konsumen secara langsung, mengurangi peran tengkulak yang sering merugikan petani. Sistem informasi harga dan pasar yang real-time juga membantu petani dalam pengambilan keputusan kapan dan di mana menjual hasil panennya.
Diversifikasi pangan merupakan strategi penting lainnya. Ketergantungan yang tinggi pada beras sebagai makanan pokok menempatkan Indonesia pada posisi rentan ketika produksi beras terganggu. Pengembangan pangan lokal seperti jagung, sagu, umbi-umbian perlu didorong melalui program diversifikasi konsumsi pangan berbasis kearifan lokal.
Aspek keberlanjutan lingkungan juga harus menjadi perhatian dalam pengembangan sistem pangan. Praktik pertanian regeneratif dan agroekologi perlu didorong untuk menjaga kesehatan tanah dan ekosistem. Penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Penguatan ketahanan pangan juga harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat sipil. Kolaborasi multi-pihak ini penting untuk mengoptimalkan sumberdaya dan pengetahuan dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan yang kompleks. Kesimpulannya, ketahanan pangan merupakan pilar fundamental pembangunan nasional yang memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Kebijakan ketahanan pangan harus terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional lainnya, seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan adaptasi perubahan iklim. Dengan ketahanan pangan yang kokoh, Indonesia akan memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
