Oleh : Della Julia Sari R.Fabanyo
Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Ekonomi Pembangunan
Pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 Bab III ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan titik berat pembangunan jangka panjang, yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam perjuangan dan pembangunan nasionalnya. Di dalam UUD-45 pasal 33 telah digariskan ketentuan-ketentuan yang menguraikan makna demokrasi ekonomi. Yang perlu diuraikan lebih lanjut adalah penerapan demokrasi ekonomi itu dalam arah, langkah-langkah dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi.
Uraian tentang pembangunan dapat mencakup lingkup yang luas serta cakrawala pelaksanaannya yang berbeda-beda jangkauannya. Untuk dapat menyajikan uraian yang bermakna, analitis dan operasional, dalam kesempatan ini hanya akan diulas pembangunan ekonomi yang menjangkau cakrawala yang dicakup dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, seperti dimuat dalam Bab III Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1978. Kecuali itu, dalam uraian ini, hanya diulas penerapan demokrasi ekonomi dalam arah dan langkah-langkah pembangunan yang strategis dan konsepsional.
Pengaruh Globalisasi Ekonomi dan Hukum Ekonomi Internasional
Tipikal negara berkembang ditandai dengan adanya transformasi dari masyarakat buruh menjadi masyarakat madani dan hal ini berpengaruh pada peran hukum itu sendiri. Berbagai masalah akan timbul pada negara dunia ketiga seperti pendidikan, budaya, kesejahteraan dan hukum. Sementara itu, perkembangan ekonomi bergantung pada hal-hal esensial seperti produktifitas, kemampuan prosedural, condition against goals, keseimbangan akomodasi dan definisi status. Perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru yang mengesankan terjadinya peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan dan bertahap, telah menjadikan harapan bagi masyarakat menengah ke bawah. Akan tetapi, pada prospek jangka panjang justru menyisakan tangisan dan penderitaan ekonomi secara sistemik. Hal ini dapat dilihat dari krisis moneter yang bergejolak pada tahun 1998. Perkembangan Ekonomi di suatu negara tidak terlepas dari kebijakan hukum baik dalam negeri maupun luar negeri dan pengaruh arus deras globalisasi. Melalui pendekatan progresif inilah analisis pembangunan hukum ekonomi dikaji lebih mendalam.
Peningkatan Pembangunan Ekonomi melalui Politik Hukum Omnibus Law
Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam Perumusan maupun implementasinya harus berimbang dalam tataran efektivitas dan akuntabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi.
Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi
Pembangunan Ekonomi adalah merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas yang tercantum dalam Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Penetapan prioritas tersebut mendasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah (Propenas 2002-2004).
Tujuan utama dari pembangunan ekonomi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara Nasional maupun daerah, yang dinilai berdasarkan laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan untuk dicapai tak bisa hanya berjalan sendiri, namun ada beberapa faktor penting yang perlu untuk menjadi perhatian dan bahan pertimbangan dalam menunjang target pencapaian pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan Ekonomi vs. Pembangunan Ekonomi
Seringkali, istilah “pertumbuhan ekonomi” dan “pembangunan ekonomi” digunakan secara bergantian, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara, yang mencerminkan peningkatan output barang dan jasa dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Misalnya, peningkatan PDB yang didorong oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan, hanya akan menguntungkan segelintir orang dan merugikan generasi mendatang.
Sebaliknya, pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat, termasuk aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memperhatikan aspek-aspek seperti pemerataan pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, perlindungan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dimensi Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi memiliki beberapa dimensi penting yang saling berkaitan dan harus dipertimbangkan secara terintegrasi. Dimensi-dimensi tersebut antara lain:
Pertumbuhan ekonomi: Peningkatan PDB merupakan prasyarat penting untuk pembangunan ekonomi, karena menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan.
Kesejahteraan masyarakat: Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Indikator kesejahteraan masyarakat yang penting antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.
Keadilan sosial: Pembangunan ekonomi harus menjamin keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan antara kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya.
Keberlanjutan lingkungan: Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus memperhatikan dampak lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab untuk generasi mendatang. Hal ini mencakup pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Tata kelola pemerintahan yang baik: Pembangunan ekonomi yang efektif membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif.
Penguatan kapasitas manusia: Pembangunan ekonomi membutuhkan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, termasuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu negara.
Tantangan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain:
Kemiskinan: Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar bagi pembangunan ekonomi. Kemiskinan menyebabkan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga menghambat pembangunan ekonomi.
Kesenjangan pendapatan: Kesenjangan pendapatan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, sehingga menghambat pembangunan ekonomi.
Perubahan iklim: Perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi pembangunan ekonomi, karena dapat menyebabkan bencana alam, kerusakan lingkungan, dan penurunan produktivitas pertanian.
Globalisasi: Globalisasi menciptakan peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi. Globalisasi dapat meningkatkan perdagangan dan investasi, tetapi juga dapat menyebabkan persaingan yang ketat dan ketergantungan pada negara lain.
Teknologi: Perkembangan teknologi yang pesat menciptakan peluang dan tantangan bagi pembangunan ekonomi. Teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan pengangguran dan kesenjangan digital.
Strategi Pembangunan Ekonomi
Untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi tersebut antara lain:
Investasi dalam pendidikan dan kesehatan: Investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas.
Pengembangan infrastruktur: Pengembangan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan energi, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Diversifikasi ekonomi: Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan meningkatkan ketahanan ekonomi.
Pengembangan sektor UMKM: Sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian banyak negara, sehingga perlu didukung melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran.
Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan: Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik: Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk mencegah korupsi dan memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
