Oleh : Sinta Umra
Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Ekonomi Pembangunan
Ekonomi pembangunan merupakan bidang studi yang memfokuskan diri pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kualitas hidup. Tujuan utama dari ekonomi pembangunan adalah mengubah struktur ekonomi yang lebih tradisional menuju sistem ekonomi yang lebih maju dan modern, yang bisa memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, meskipun Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, tantangan besar masih dihadapi dalam upaya mencapai ekonomi pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Ketergantungan pada Sumber Daya Alam
Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi pembangunan di Indonesia adalah ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif, khususnya sumber daya alam (SDA). Sejak lama, Indonesia mengandalkan ekspor komoditas seperti minyak, gas, batu bara, kelapa sawit, dan hasil tambang lainnya sebagai sumber utama pendapatan negara. Meskipun sektor-sektor ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, ketergantungan pada komoditas rawan membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga global.
Fluktuasi harga komoditas dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, penurunan harga minyak atau batu bara dapat menyebabkan penurunan pendapatan negara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya alam seringkali disertai dengan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi dan polusi, yang berpotensi merusak sumber daya alam itu sendiri.
Untuk mengatasi ketergantungan pada SDA, Indonesia perlu melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain yang lebih berkelanjutan dan bernilai tambah, seperti industri manufaktur, teknologi, dan ekonomi digital. Pengembangan sektor-sektor ini memerlukan kebijakan yang mendukung inovasi, riset dan pengembangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah
Ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia menjadi tantangan utama dalam menciptakan ekonomi pembangunan yang inklusif. Sebagai negara kepulauan yang sangat luas, Indonesia memiliki disparitas yang signifikan antara daerah-daerah maju, seperti Pulau Jawa, dan daerah-daerah yang lebih terisolasi dan kurang berkembang, seperti Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ketimpangan ini terlihat dalam berbagai aspek, seperti tingkat pendapatan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur.
Meskipun pembangunan ekonomi di Pulau Jawa relatif pesat, banyak daerah di luar Pulau Jawa masih mengalami keterbatasan dalam hal akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada, memperburuk kemiskinan, dan menciptakan jurang pemisah yang dalam antara daerah maju dan daerah tertinggal.
Pemerataan pembangunan antar daerah memerlukan kebijakan yang lebih inklusif dan terdesentralisasi. Pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan infrastruktur yang dapat menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat ekonomi utama. Selain itu, kebijakan yang mendukung sektor-sektor ekonomi lokal, seperti pertanian dan pariwisata, perlu ditingkatkan agar daerah-daerah ini dapat lebih berkembang dan mengurangi ketergantungan mereka pada sektor ekstraktif.
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Terbatas
Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Meskipun Indonesia memiliki populasi yang besar, kualitas SDM Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang. Ketidakmerataan akses terhadap pendidikan yang berkualitas antara daerah maju dan tertinggal menciptakan kesenjangan yang besar dalam kualitas SDM.
Selain itu, meskipun banyak masyarakat Indonesia yang telah lulus dari pendidikan formal, tingkat keterampilan yang dimiliki oleh banyak pekerja Indonesia masih jauh dari standar yang dibutuhkan oleh industri modern. Banyak perusahaan, terutama yang berbasis teknologi dan manufaktur, kesulitan menemukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, sementara sebagian besar tenaga kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal yang kurang produktif.
Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu melakukan reformasi dalam sektor pendidikan, termasuk peningkatan kualitas kurikulum, pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, dan penguatan pendidikan vokasi. Selain itu, akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat dan daerah untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi tantangan ekonomi global.
Korupsi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Buruk
Korupsi tetap menjadi salah satu hambatan terbesar bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Meskipun telah ada upaya untuk memberantas korupsi melalui lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktek korupsi masih terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Korupsi menyebabkan pemborosan sumber daya negara, penghambatan investasi, serta ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan.
Korupsi yang melibatkan pejabat publik sering kali mengarah pada alokasi dana pembangunan yang tidak efisien, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur atau sektor sosial justru dialihkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan mengurangi daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia harus terus memperkuat lembaga-lembaga antikorupsi dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil berfokus pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya negara. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga harus didorong agar tercipta tata kelola yang lebih baik.
Pembangunan Berkelanjutan dan Isu Lingkungan
Masalah lingkungan menjadi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Banyak sektor pembangunan yang berjalan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan polusi udara. Pembangunan infrastruktur yang pesat sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan, yang dapat berakibat fatal dalam jangka panjang, seperti kerusakan ekosistem dan perubahan iklim.
Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, termasuk hutan tropis yang luas, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berbasis pada keberlanjutan, seperti pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, penggunaan energi terbarukan, dan perlindungan terhadap ekosistem yang rentan.
Sebagai Konklusi, Pengembangan ekonomi pembangunan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, mulai dari ketergantungan pada sumber daya alam, ketimpangan pembangunan antar daerah, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, korupsi, hingga masalah lingkungan. Namun, dengan kebijakan yang tepat, fokus pada diversifikasi ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan kualitas SDM, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan ekonomi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya pengentasan masalah-masalah ini tidak dapat dilakukan dengan cepat atau mudah, namun dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, sektor publik, dan swasta, Indonesia dapat mewujudkan tujuan pembangunan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.
