Manajemen Risiko Bisnis Perikanan Dan Perdagangan Lokal di Maluku Utara 

Opini129 Dilihat

Oleh: Atmanur Aopmaji

Mahasiswa Universitas Khairun Ternate, Prodi Manajemen 

Kekayaan laut di Maluku Utara menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Dengan perairan yang luas dan biodiversitas yang tinggi, sektor perikanan menjadi tulang punggung perekonomian maluku utara. Sumber daya perikanan yang melimpah, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Komoditas seperti tuna, cakalang, rumput laut, dan kerapu memiliki nilai ekonomis tinggi, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi penggerak utama perekonomian lokal dan pencipta lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.

Untuk meningkatkan nilai tambah, perlu mengembangkan industri pengolahan ikan. Selama ini, banyak hasil perikanan diekspor dalam bentuk mentah, sehingga nilai ekonominya lebih rendah. Dengan pengolahan ikan, seperti pembuatan fillet, ikan kaleng, atau produk bernilai tinggi lainnya, bisa meningkatkan pendapatan.

Selain itu, penguatan perdagangan melalui platform digital dapat membantu memasarkan produk perikanan ke pasar yang lebih luas. Pemerintah dan swasta dapat berkolaborasi dalam membangun merek dagang (branding) yang kuat untuk komoditas unggulan seperti tuna Morotai atau rumput laut Halmahera.

Meski potensinya besar, beberapa resiko menghambat perkembangan bisnis perikanan dan perdagangan lokal di Maluku Utara seperti infrastruktur yang terbatas, akses pasar dan fluktuasi harga, illegal fishing dan kerusakan ekosistem, dan keterbatasan modal dan teknologi.

Banyak daerah pesisir masih kesulitan dalam hal transportasi dan penyimpanan ikan, minimnya cold storage dan fasilitas pelabuhan yang memadai menyebabkan tingginya tingkat kerusakan produk sebelum sampai ke pasar. Nelayan dan pedagang sering bergantung pada tengkulak, yang menyebabkan harga tidak stabil. Selain itu, akses ke pasar ekspor masih terbatas akibat kurangnya sertifikasi dan kesulitan memenuhi standar internasional. Penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal asing dan praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan juga mengancam keberlanjutan stok ikan. Dan banyak pelaku usaha kecil kesulitan mengakses modal untuk pengembangan usaha, sementara teknologi penangkapan dan pengolahan ikan masih tradisional.

Agar sektor perikanan dan perdagangan Maluku Utara dapat berkembang secara optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), seperti pelaku usaha, nelayan, lembaga keuangan, dan masyarakat. Maka dari itu diperlukan kebijakan dan inisiatif dari pemerintah dan para pemangku kepentingan.

Peningkatan infrastruktur pembangunan dan perbaikan pelabuhan perikanan untuk memudahkan bongkar muat hasil tangkapan dan distribusi. Penyediaan fasilitas penyimpanan dingin untuk menjaga kualitas ikan dari laut hingga ke konsumen. Perbaikan akses jalan juga perlu untuk memperlancar distribusi hasil perikanan ke pasar lokal maupun ekspor.

Memberikan pelatihan teknis pengolahan ikan untuk pembuatan produk bernilai tambah seperti fillet, ikan asin, atau produk olahan lainnya, pendampingan pemasaran termasuk digital marketing dan akses ke pasar modern serta peningkatan kapasitas UMKM dalam manajemen bisnis dan standar mutu.

Pengawasan ketat terhadap penangkapan ikan ilegal untuk melindungi sumber daya laut. Diperlukan juga praktik perikanan berkelanjutan untuk mendorong penggunaan alat tangkap ramah lingkungan dan penerapan kuota tangkap agar stok ikan tetap terjaga.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mempermudah nelayan dan UMKM mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah. Kolaborasi dengan bank dan lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan yang terjangkau. Insentif Pemerintah seperti bantuan hibah atau subsidi bagi nelayan kecil untuk pengembangan usaha.

Pemerintah Daerah dan Pusat Membuat regulasi yang mendukung dan mengalokasikan anggaran untuk sektor perikanan. Swasta dan Investor berinvestasi dalam pengolahan ikan dan pembangunan infrastruktur. Lembaga Pendidikan dan Penelitian memberikan inovasi teknologi dan pelatihan SDM. Masyarakat dan Non Governmental Organization (NGO) juga harus berperan dalam pengawasan dan advokasi keberlanjutan lingkungan.

Bisnis perikanan dan perdagangan di Maluku Utara memiliki masa depan cerah jika dikelola dengan baik. Dengan mengatasi tantangan infrastruktur, akses pasar, dan peningkatan nilai tambah produk, sektor ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang signifikan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat nelayan adalah kunci untuk mewujudkan potensi besar ini, sehingga Maluku Utara tidak hanya menjadi penghasil ikan, tetapi juga pusat industri perikanan yang berdaya saing tinggi di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *