Oleh: Aisyah A. Mailaha
Perekonomian Indonesia tengah berada pada persimpangan penting: di satu sisi, kita membutuhkan kekuatan internal yang mampu menopang pembangunan jangka panjang, dan di sisi lain, kita tak bisa menutup diri dari arus globalisasi dan peran modal asing. Dalam konteks inilah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi asing muncul sebagai dua pilar yang, jika disinergikan dengan tepat, dapat menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai entitas milik negara, BUMN tidak sekadar berfungsi sebagai badan usaha biasa. Ia mengemban dua misi sekaligus: mencetak keuntungan dan menjadi agen pembangunan. Dari penyediaan infrastruktur hingga energi dan jasa keuangan, kiprah BUMN telah menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kontribusinya terhadap pendapatan negara melalui dividen dan pajak juga tidak bisa diabaikan. Namun, tantangan ke depan bukan hanya bagaimana BUMN tetap eksis, tetapi bagaimana ia bisa adaptif, profesional, dan kolaboratif di tengah perubahan zaman.
Di sisi lain, investasi asing langsung (FDI) menjadi semacam “vitamin” bagi perekonomian kita. Ia membawa modal, teknologi, serta jaringan pasar global yang sangat dibutuhkan oleh industri nasional. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah progresif dalam mendorong masuknya FDI, mulai dari penyederhanaan regulasi hingga transformasi digital sistem perizinan. Namun, kita tak boleh naif. Masuknya investasi asing harus diikuti dengan kebijakan yang bijak dan tegas agar tidak menjelma menjadi penjajahan ekonomi gaya baru.
Kuncinya ada pada sinergi. Alih-alih melihat BUMN dan investor asing sebagai dua kutub yang berbeda, sudah saatnya kita mengedepankan kerja sama strategis: joint venture, transfer teknologi, hingga pembangunan kawasan industri bersama. Sinergi ini akan memungkinkan BUMN belajar dan bertransformasi, sementara investor asing memperoleh jaminan stabilitas hukum dan pasar yang besar. Jika ini berjalan dengan baik, hasilnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan peningkatan kapasitas nasional dan kesejahteraan rakyat.
Namun, semua ini hanya akan menjadi mimpi jika tidak dibarengi dengan penguatan tata kelola. Pemerintah harus menjadi pengatur yang adil dan visioner—mengawal agar BUMN tetap berpihak pada kepentingan nasional, dan memastikan bahwa investasi asing tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi pembangunan bangsa.
Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Yang kita butuhkan adalah arah yang jelas dan komitmen yang kuat. Dengan memperkuat peran BUMN dan menyambut investasi asing secara selektif dan strategis, kita sedang menanam fondasi bagi ekonomi masa depan—yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga merata dan berkelanjutan.
